Saat ini, Sri menyebutkan, pemerintah sedang mengidentifikasi berbagai kegiatan dalam APBN 2021 yang dapat direalokasi. Kebijakan ini juga sudah diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo kepada seluruh Kementerian/ Lembaga (K/L) maupun pemerintah daerah.
Tapi, Sri memastikan, realokasi komposisi belanja akan dilakukan secara hati-hati agar tidak mendisrupsi program utama K/L dan pemerintah daerah. Caranya adalah dengan melakukan refocusing dan realokasi secara spesifik untuk kegiatan yang memang diyakini dapat dialihkan ke program prioritas lain.
"Sehingga, ini tidak akan mengganggu program kerja lembaga dan prioritasnya bisa dipindahkan," kata mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.
Melalui realokasi dan refocussing ini, Sri berharap, proses vaksinasi dapat berjalan secara efektif. Ia memastikan, pihaknya akan menjalankan tugas sebagai bendahara negara, yakni memastikan anggaran tersedia ketika dibutuhkan.
Sebelumnya, pada Rabu (16/12), Presiden Joko Widodo mengumumkan, vaksinasi Covid-19 akan diberikan gratis kepada masyarakat. Keputusan ini diambil setelah melakukan kalkulasi ulang terhadap keuangan negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
