Senada dengan Syarif Hidayat, Dosen Universitas Paramadina Jakarta, Dr Abdul Malik Gismar, dan Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional, Prof Dr Maswadi Rauf, mengemukakan bahwa perkembangan IDI selama 20092-2019 cenderung biasa saja di angka sedang, terendah 62,63 (2012) dan tertinggi 74,92 (2019).

Namun sejak 2009-2018 aspek Kebebasan Sipil terus menurun dari 86,97 (2009) saat ini pada angka terendah 77,20. Sementara aspek Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi terus membaik dari Buruk (54,60 dan 62,72 tahun 2009) menjadi Sedang (70,71 dan 78,73 tahun 2019).

Persoalan terbesar kondisi Kebebasan Sipil, menurut Malik, adalah terkait dengan persoalan Kebebasan Berpendapat yang rendah. Sementara terkait variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, Kebebasan Berkeyakinan, dan Kebebasan dari Diskriminasi menurutnya cenderung tidak ada masalah.

Diakuinya Indonesia memiliki kultur yang baik bagi perkembangan Kebebasan Berpendapat, namun kultur ini cenderung berkonflik jika dikaitkan dengan politik. Ia menunjuk banyaknya Demo yang semula damai kemudian berubah menjadi demo yang disertai dengan kekerasan.

“Ini (demo dengan kekerasan) terjadi karena banyak demo damai yang tidak mendapatkan solusi,” terang Malik seraya menambahkan, kasus-kasus tersebut banyak terjadi di daerah yang justru terpencil, bukan di Jakarta.

Namun demikian, baik Malik maupun Maswadi Rauf optimistis dengan masa depan demokrasi di Indonesia. Malik mengutip pernyataan Wakil Presiden pertama RI, Bung Hatta, yang meyakinkan demokrasi tidak akan lenyap. Mungkin ia tersingkir sementara, tetapi ia akan kembali dengan tegapnya.

“Memang tidak mudah membangun demokrasi di Indonesia, tetapi bahwa dia akan muncul kembali itu tidak dapat dibantah,” pungkas Malik mengutip Bung Hatta. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika