REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Sebanyak 22 juta meter persegi lahan wakaf di Provinsi Banten belum digarap secara optimal, alias menganggur. Kepala Seksi Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama Provinsi Banten, Asep Sunandar mengatakan, puluhan juta wakaf tersebut berada di delapan kota/kabupaten di Provinsi Banten dengan sebaran di lebih dari 19 ribu titik.

"Potensi wakaf di Banten ini sangat besar. Jumlah itu belum ditambah lahan terdampak proyek pembangunan nasional yang total bidangnya mencapai 180 bidang atau nilai mencapai Rp 40 miliar," kata Asep di Tangerang, Sabtu (28/11).

Dia menuturkan, saat ini tercatat baru beberapa lahan wakaf di Provinsi Banten yang digarap menjadi lahan produktif. Diantaranya, RS Mata Ahmad Wardi Serang, SPBU di Kresek, dan Kesultanan Banten. Selain itu juga delapan lembaga pendidikan berupa Pondok Pesantren, Perguruan Tinggi, dan sekolah.

Asep menjelaskan, dalam pengoptimalan lahan wakaf yang belum tergarap, diperlukan adanya anggaran. Dia menyebut, sebenarnya pembiayaan wakaf produktif sudah termuat dalam aturan perundang-undangan. Beleid yang dimaksud adalah UU RI No. 41 Pasal 20 sampai 23 serta Peraturan Pemerintah Pasal 45.

Sementara itu, Ketua Divisi Kelembagaan, Tata Kelola, dan Advokasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Muhammad Fuad Nasar mengungkapkan, dalam pemanfaatan dan pengoptimalan lahan aset wakaf di Provinsi Banten, diperlukan pula adanya sinergisitas bersama pemerintah daerah.

"Pengamanan aset wakaf di daerah penting sekali, karena pewakafan dan pembangunan daerah bisa bersinergi. Sehingga aset-aset yang ada bisa berkontribusi bagi kemajuan daerah," ujar Muhammad.

Muhammad menyampaikan, pada prinsipnya, wakaf memiliki tujuan sosial, namun untuk memperoleh kesejahteraan itu mesti dikelola secara komersial. Dia berharap lahan wakaf yang menganggur di Provinsi Banten bisa diupayakan untuk dioptimalisasi. Dia mendorong agar pemerintah dan masyarakat bersama-sama menjaga aset wakaf.

Ikuti Whatsapp Channel Republika