REPUBLIKA.CO.ID, HANOI - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo akan singgah di Vietnam pada Kamis dan Jumat (29-30/10). Kunjungan ini sebagai bagian dari serangkaian lawatannya di Asia, kata pemerintah Vietnam dan AS.
Kunjungan itu diumumkan setelah seorang warga AS, yang tahun lalu dijatuhi hukuman 12 tahun di penjara Vietnam karena 'berusaha menggulingkan negara', dibebaskan oleh Hanoi dan dikembalikan ke rumahnya di Kalifornia pekan lalu.
Situs berita pemerintah Vietnam menyebut kunjungan Pompeo itu akan menandai peringatan 25 tahun hubungan diplomatik antara kedua negara. Departemen Luar Negeri AS mengonfirmasi Pompeo akan menambahkan Vietnam ke dalam lawatannya ke empat negara Asia.
Pompeo tiba di Maladewa pada Rabu setelah melakukan kunjungan ke Sri Lanka dan India. Pada Kamis, ia akan mengadakan pertemuan di Indonesia.
Michael Nguyen, yang lahir di Vietnam pada 1964 dan tinggal di Amerika Serikat sejak masa kanak-kanak, ditangkap pada Juli 2018 karena dicurigai melakukan berbagai kegiatan anti pemerintah. Nguyen antara lain diduga menghasut para pengunjuk rasa untuk menyerang kantor-kantor pemerintah dengan bom molotov dan ketapel. Demikian lapor media pemerintah pada saat itu.
Nguyen mengatakan pada konferensi pers melalui Zoom pada Rabu bahwa ia "pada dasarnya diculik" dan diinterogasi "selama 16 jam pada suatu waktu selama berhari-hari".
Seorang pejabat tinggi pemerintah AS mengatakan kunjungan Pompeo tidak bergantung pada pembebasan Nguyen. Pejabat tersebut menambahkan bahwa AS sepanjang tahun telah berupaya merayakan hubungan dengan Vietnam tapi terkendala Covid-19.
Pejabat tersebut, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan sejumlah pejabat tinggi AS menganggap Nguyen perlu dibebaskan atas "alasan kemanusiaan". Mereka menyebut pembebasan Nguyen sebagai simbol penting dalam merayakan peristiwa penting hubungan diplomatik.
Hanoi dan Washington, musuh selama Perang Vietnam pada 1960-an dan awal 1970-an, memiliki hubungan yang lebih hangat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, belakangan ini muncul beberapa kali ketegangan menyangkut perdagangan.
Perwakilan Dagang AS (USTR) pada Agustus membenarkan kabar bahwa, atas perintah Presiden Donald Trump, mereka sedang menyelidiki apakah Vietnam telah menurunkan nilai mata uang Dong dan merugikan perdagangan AS.
Hak asasi manusia juga telah menjadi masalah yang diangkat oleh pihak AS. Namun kedua negara sama-sama khawatir soal sikap China yang semakin keras.
Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc pekan ini meminta Trump untuk menilai secara objektif kenyataan soal Vietnam. Permintaan itu terkait dengan ketidakseimbangan perdagangan antara kedua negara. Phuc mengatakan kebijakan nilai tukar tidak ditujukan untuk membantu ekspor.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
