REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur Muhammad Yasin mengungkapkan, jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terus bertambah. Berdasarkan DPMD, ada sekitar 6.080 BUMDes terdaftar tapi baru 456 unit yang berkategori maju.

"Sebanyak 456 di antaranya masuk kategori maju, 2.270 berkembang, dan 3.354 pemula," ujar Yasin di Surabaya, Jawa Timur, Senin (26/10).

Yasin melanjutkan, dari keseluruhan BUMDes yang terdaftar, hampir separuhnya bergerak di sektor keuangan yang jumlahnya mencapai 4.000 unit. Sedangkan sisanya, bergerak di sektor peternakan, perdagangan, dan pariwisata. Yasin mengaku, DPMD terus berupaya menggerakkan BUMDes yang ada agar bisa berkategori maju. Utamanya bagi BUMDes-BUMDes yang terdampak pandemi Covid-19. 

"Berbagai terobosan dilakukan Pemprov untuk melindungi BUMDes. Di antaranya, dengan memberikan insentif hingga Rp 50 juta," ujar Yasin. 

Selain itu, lanjut Yasin, Pemprov Jatim juga menghubungkan BUMDes dengan program Lumbung Pangan Jatim untuk penyaluran sembako dengan harga murah. Keuntungannya, masyarakat bisa berbelanja sembako dengan mudah dan murah lewat BUMDes. Sementara bagi BUMDes juga bisa membantu memulihkan permodalan, karena mendapat keuntungan dari setiap transaksi.

"Kerja sama ini kami lakukan dengan pembagian fee order dengan BUMDes. Sejak Agustus, total sudah Rp 619 juta dengan 1.323 transaksi," kata dia. 

Yasin mengaku, DPMD juga tengah merancang formula untuk mengembangkan BUMDes yang bergerak di sektor wisata. Apalagi, presentase sektor ini terbilang masih sangat kecil dibandingkan sektor lainnya. Padahal, potensi desa-desa wisata di Jatim sangat banyak. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika