Friday, 12 Rabiul Akhir 1442 / 27 November 2020

Friday, 12 Rabiul Akhir 1442 / 27 November 2020

Birokrasi Rumit di Indonesia, Jokowi: Memprihatinkan Sekali

Ahad 25 Oct 2020 08:28 WIB

Rep:  Dessy Suciati Saputri/ Red: Agus Yulianto

Presiden Joko Widodo bersalaman dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat peringatan HUT ke-55 tahun Partai Golkar di Jakarta, Rabu (6/11).

Presiden Joko Widodo bersalaman dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat peringatan HUT ke-55 tahun Partai Golkar di Jakarta, Rabu (6/11).

Foto: Republika/Prayogi
UU Cipta Kerja atasi birokrasi rumit di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, pada Juni lalu Indonesia ditempatkan pada posisi pertama dalam global complexity index. Artinya, kata dia, regulasi dan birokrasi Indonesia merupakan yang paling rumit di dunia.

Regulasi dan birokrasi yang kompleks dan rumit ini telah terjadi bertahun-tahun lamanya. Bahkan sejak masih sebagai seorang pengusaha, Jokowi mengaku, merasakan rumitnya proses birokrasi di Tanah Air.

“Itu keluhan saya mulai dari sebagai pengusaha UMK sampai menjadi presiden. Memprihatinkan sekali,” kata Jokowi saat memberikan sambutan secara virtual pada peringatan HUT ke-56 Partai Golkar, Ahad (25/10).

Karena itu, lanjutnya, pemerintah terus berupaya melakukan reformasi struktural dan membenahi regulasi serta birokrasi secara besar-besaran meskipun tengah terjadi pandemi covid 19. Menurutnya, krisis yang tengah terjadi saat inipun tak akan menghambat tekad pemerintah untuk melakukan reformasi struktural melalui berbagai kebijakan, salah satunya yakni UU Cipta Kerja.  

“Tatkala banyak negara maju mengalami kemunduran, justru inilah saatnya Indonesia untuk melakukan lompatan-lompatan kemajuan. Itulah semangat dari berbagai kebijakan pemerintah termasuk UU Cipta Kerja,” ucap dia.

Reformasi struktural ini dimaksudkan agar UMKM dan industri dapat berkembang pesat. Melalui UU Cipta Kerja ini, pemerintah telah mengganti izin usaha untuk UMKM hanya dengan pendaftaran.

Selain itu, pemerintah juga mempermudah pendirian PT dengan modal minimal dan tak ada pembatasan, begitu juga dengan pendirian koperasi yang kini dapat dilakukan dengan sembilan orang saja. Jokowi juga menyebut, pemerintah pun menggratiskan sertifikasi halal bagi UMK.

“Sekali lagi, agar perekonomian rakyat segera cepat bergerak, UMKM segera tumbuh, dan peluang kerja segera bertambah luas,” tambah dia.

Dalam kesempatan ini, Presiden menyampaikan apresiasi atas dukungan Partai Golkar terhadap upaya transformasi fundamental yang tengah dilakukan pemerintah. Ia mengatakan, pada 2021 nanti akan menjadi tahun yang penuh peluang dan juga merupakan tahun bagi pemulihan ekonomi nasional maupun ekonomi global.

“Ini adalah saat yang tepat untuk kembali bekerja, kembali mengembangkan usaha, membuka lapangan kerja bagi jutaan pencari kerja. Saya sangat optimis, kita akan mampu memanfaatkan peluang tersebut,” ucap Jokowi.

Presiden mengatakan, pandemi covid 19 memang memberikan dampak buruk di berbagai sektor namun juga dapat memberikan peluang bagi bangsa Indonesia untuk terus maju. Asalkan, Indonesia mampu lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan negara lainnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA