REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Pemerintah Jepang memutuskan untuk membuang limbah air pabrik nuklir Fukushima yang terkontaminasi radioaktif ke laut. Kantor berita Kyodo dan media Jepang lainnya melaporkan hal itu akan dilaksanakan bulan ini.
Sejak peristiwa Fukushima Daiichi yang hancur karena gempa bumi dan tsunami pada 2011 lalu, perusahaan Tokyo Electric Power Company Holdings Inc mengumpulkan lebih dari satu juta ton air terkontaminasi.
Menteri Perindustrian Jepang Hiroshi Kajiyama mengatakan belum ada keputusan yang dibuat. Namun ia menegaskan pemerintah Jepang ingin segera melaksanakannya.
“Penonaktifan PLTN Fukushima Daiichi adalah premis utama upaya restorasi Fukushima dari bencana nuklir, agar proses dekomisioning tidak tertunda lagi kami harus segera mengambil keputusan,” katanya dalam jumpa pers Jumat (16/10).
Dekomisioning adalah langkah yang dilakukan untuk menghentikan operasi reaktor nuklir secara tetap. Caranya antara lain dengan memindahkan bahan bakar nuklir dari teras reaktor nuklir, membongkar komponen reaktor, dekontaminasi, dan pengamanan akhir.
Kajiyama tidak mengungkapkan kerangka waktunya. Menumpuk air terkontaminasi menjadi titik utama proses pembersihan yang tampaknya butuh waktu hingga puluhan tahun, terutama karena sejumlah event dan pertandingan Olimpiade Tokyo musim panas tahun depan, digelar di lokasi yang jaraknya kurang dari 60 kilometer dari pabrik nuklir Fukushima. Rencana membuang limbah ke laut itu dikecam nelayan dan sejumlah negara tetangga. Pekan lalu perwakilan industri perikanan Jepang meminta pemerintah untuk tidak membuang limbah Fukushima ke laut sebab butuh waktu bertahun-tahun untuk memperbaiki reputasinya.
Korea Selatan (Korsel) pertahankan larangan impor makanan laut dari wilayah Fukushima. Peraturan tersebut diberlakukan setelah bencana nuklir 2011. Tahun lalu, Seoul juga memanggil duta besar Jepang untuk menjelaskan bagaimana Tokyo menangani isu air Fukushima.
Pada awal tahun ini, sekelompok pakar menyarankan pemerintah Jepang membuang limbah air terkontaminasi pabrik Fukushima ke laut. Sejak bulan April lalu, Kementerian Industri Jepang mendengar berbagai pendapat dari berbagai pihak mengenai isu ini termasuk perwakilan dari industri perikanan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
