Sunday, 19 Safar 1443 / 26 September 2021

Sunday, 19 Safar 1443 / 26 September 2021

Anies Batasi Kapasitas Maksimal Kantor 25 Persen Selama PSBB

Ahad 13 Sep 2020 18:58 WIB

Red: Andri Saubani

Sejumlah pekerja beraktivitas di perkantoran kawasan Kuningan, Jakarta.

Sejumlah pekerja beraktivitas di perkantoran kawasan Kuningan, Jakarta.

Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO
Pimpinan kantor di DKI diminta mengatur mekanisme berkerja dari rumah untuk pegawai.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memangkas kapasitas tampung maksimal pada aktivitas perkantoran non-esensial menjadi 25 persen selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lanjutan mulai Senin (14/9). Pimpinan setiap kantor diminta mengatur mekanisme berkerja dari rumah untuk pegawainya.

"Apabila sebagian pegawai harus bekerja di kantor maka pimpinan tempat kerja wajib membatasi paling banyak 25 persen pegawai berada dalam tempat kerja dan dalam waktu bersamaan," katanya di Jakarta, Ahad (13/9).

Baca Juga

Pada kantor pemerintahan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) di zona dengan resiko tinggi, dibolehkan untuk beroperasi dengan maksimal 25 persen dari pegawai. Pemprov DKI Jakarta pada dua pekan ke depan akan beroperasi dalam status mengizinkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berkantor maksimal 25 persen.

Namun, para pimpinan berhak untuk melakukan penyesuaian terkait pelayanan publik yang mendasar apabila mengharuskan lebih dari 25 persen pegawai. "Misalnya terkait dengan kebencanaan, terkait dengan penegakan hukum dan sektor sektor lainnya," katanya.

Jika dalam aktivitas pelayanan ditemukan kasus positif pada lokasi itu, kata Anies, maka seluruh usaha dan kegiatan di lokasi tersebut harus ditutup minimal tiga hari operasi. "Bukan hanya kantornya, tetapi gedungnya semua harus tutup selama tiga hari operasi," katanya.

Anies mengatakan, ketentuan kapasitas tampung maksimal 50 persen diizinkan pada 11 sektor usaha esensial atau yang bergerak pada usaha vital yang diizinkan beroperasional selama PSBB lanjutan. Sektor esensial itu di antaranya, sektor kesehatan, bahan pangan, dan minuman, sektor energi, sektor komunikasi dan teknologi informasi, sektor keuangan, perbankan, sistem pembayaran, dan pasar modal, dan seluruh yang berada dalam sistem keuangan di Indonesia.

Berikutnya adalah sektor logistik, sektor perhotelan, konstruksi, sektor industri strategis, sektor pelayanan dasar fasilitas publik dan industri yang ditempatkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu serta sektor yang memfasilitasi dukungan kebutuhan hidup sehari-hari.

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA