REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Rumah sakit wabah pertama yang didirikan di Turki telah dialihkan pengelolaannya di bawah Direktorat Urusan Agama (Diyanet). Menurut laporan harian Sozcu pada 5 September 2020 lalu, rumah sakit tersebut akan digunakan sebagai pusat pendidikan Islam.
Heybeliada Sanatorium di Pulau Heybeliada di lepas pantai Istanbul didirikan dari sebuah bangunan bersejarah pada 1924 sebagai rumah sakit tuberkulosis. Rumah sakit tersebut didirikan atas perintah pendiri Republik Turki modern, Mustafa Kemal Ataturk. Perawatan di rumah sakit tersebut sebagian besar untuk kenyamanan para pasien dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan pada zaman itu.
Kementerian Kesehatan Turki menutup bangunan tersebut pada 2005, dengan alasan bahwa mereka kesulitan untuk mengakses Pulau Heybeliada dan jumlah pasien di rumah sakit tersebut telah menurun drastis. Pengalihan bangunan tersebut kepada Diyanet terungkap ketika wakil oposisi utama dari Partai Rakyat Republik (CHP), Umut Oran, mengajukan sebuah permintaan ke Pusat Komunikasi Kepresidenan (CIMER). Ia menanyakan tentang nasib Sanatorium. Kepresidenan lantas mengatakan dalam tanggapannya kepada Oran, bahwa bangunan dengan kapasitas 660 tempat tidur itu telah dialihkan kepada Diyanet.
Namun demikian, Oran mengecam langkah Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa itu. Ia mengatakan, langkah itu bertentangan dengan kepentingan nasional Turki, bahwa sebuah rumah sakit yang didirikan pada 1924 dan mengkhususkan diri pada tuberkulosis, penyakit paru-paru dan bedah toraks, itu ditutup dan dipindahkan ke Diyanet.
"Sayangnya, tidak ada kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan dalam memerangi virus corona. Alih-alih menggunakan apa yang ada, pemerintahan AKP menghancurkan bangunan yang ada dan membuang-buang uang, dalam menghadapi pandemi dan krisis ekonomi abad ini," kata Oran, dilansir di Duvar English, Selasa (8/9).
Sementara itu, muncul petisi di situs change.org yang menuntut agar Heybeliada Sanatorium diubah menjadi 'Museum Tuberkulosis' serta 'Pusat Karantina'. Hingga pukul 17.00 waktu setempat pada 7 September 2020, lebih dari 41.000 orang telah menandatangani petisi tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
