REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng mengapresiasi gerak cepat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang bergerak cepat dalam mengalokasikan anggaran selama pandemi Covid-19. Namun, ia menilai anggaran tersebut masih kurang untuk sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) saat ini.
Untuk itu, ia meminta Kemendikbud untuk mendorong Kementerian Keuangan untuk memberikan dana khusus pendidikan selama pandemi. “Kemendikbud harus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran bagi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh,” ujar Agustina dalam rapat kerja dengan Mendikbud Nadiem Makarim, Kamis (27/8).
Pasalnya, masih banyak daerah di Indonesia yang sulit menerapkan PJJ. Baik terkendala alat pendukung belajar, sinyal, ataupun fasilitas pendidikan lainnya.
“Ada kegiatan anak-anak berkumpul dalam sebuah ruang tamu, kemudian gurunya mengajar melalui handie talkie. Miris sekali memang,” ujar Agustina.
Adanya pandemi Covid-19 ini, pemerintah harus sadar bahwa banyak sarana dan fasilitas pendidikan di banyak daerah yang masih sangat kurang memadai. Khususnya dalam menerapkan sistem belajar daring, yang dapat sedikit teratasi dengan adanya refocusing APBN 2020.
“Kemendikbud harus terbitkan kurikulum adaptif pada masa pandemi yang mempertimbangkan kemampuan tenaga pendidik untuk menggunakan metode pembelajaran yang kreatif, inivatif, dan menyenangkan bagi siswa pada proses PJJ,” ujar Agustina.
Sebelumnya, Nadiem mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 9 triliun untuk tunjangan pulsa bagi guru, dosen, dan peserta didik. Anggaran tersebut bertujuan untuk menunjang pembelajaran jarak jauh selama tiga hingga empat bulan ke depan.
“Alhamdulillah dana sekitar Rp 9 triliun itu sudah diamankan, jadi akhirnya berhasil alhamdulillah dan sekitar mayoritas daripada itu untuk pulsa siswa, mahasiswa, guru, dan dosen,” ujar Nadiem
Ia mengatakan, tunjangan tersebut akan diserahkan bagi fasilitas pendidikan negeri dan swasta. Tetapi, Nadiem belum dapat memastikan kapan tunjangan pulsa tersebut cair. Sebab, Kemendikbud masih menyusun kerangka regulasi dan skema terkait hal tersebut.
“Ditunggu, pasti ada kerangka regulasi. Saya belum bisa jelaskan, baru kemarin saja disetujui, jadi sekarang ini mengejar waktu untuk bisa membantu teman siswa dan mahasiswa kita,” ujar Nadiem.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
