REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga advokasi industri perangkat lunak global BSA The Software Alliance tengah menyiapkan kampanye Legalize and Protect dengan inisiatif ASEAN Safeguard. Kampanye inimenawarkan konsultasi gratis pada 40 ribu perusahaan di seluruh Vietnam, Indonesia Thailand dan Filipina.
Perusahaan-perusahaan yang dijangkau oleh BSA telah teridentifikasi berisiko tinggi dan rentan terhadap serangan siber. ASEAN Safeguard didesain untuk membantu mereka dalam proses menuju legalisasi perangkat lunak secara penuh.
Data dari anggota BSA, seperti IBM dan McAfee menunjukkan ancaman keamanan siber diperparah dengan luasnya penggunaan perangkat lunak tidak berlisensi di Asia Tenggara. Perangkat lunak tidak berlisensi sering mengandung malware atau memiliki keamanan yang rentan dan membuat perangkat mudah untuk diserang.
Saat ini, 83 persen perusahaan besar di Indonesia diperkirakan menggunakan perangkat lunak yang tidak berlisensi.
Senior Director BSA, Tarun Sawney mengatakan pandemi Covid-19 secara dramatis mengubah cara kerja seseorang. BSA juga menjadikan keamanan siber sebagai fokus utama di kawasan ASEAN.
Dengan meningkatnya pola kerja jarak jauh melalui platform daring dan normalisasi kebijakan kerja dari rumah, kata Tarun, perusahaan dihadapkan pada risiko penipuan siber yang lebih tinggi daripada sebelumnya dan serangan daring ini menjadi lebih kompleks dan merugikan.
“Kampanye BSA Legalize and Protect berupaya untuk mengedukasi penggunaan perangkat lunak berlisensi bagi perusahaan-perusahaan, memandu mereka selama proses melegalkan perangkat lunak dan membantu mereka mencegah kerusakan keamanan siber,” ujar Tarun dalam acara BSA| The Software Alliance, Selasa (25/8).
BSA meluncurkan halaman berisi kartu fakta secara acak yang menjelaskan bahaya menggunakan perangkat lunak tidak berlisensi. Pengunjung halaman dapat memilih untuk mempelajari lebih lanjut, mengakses kartu fakta lain, atau membuat janji dengan konsultan.
Konsultasi akan dimulai dengan pengenalan program, setelah itu perwakilan organisasi akan diminta untuk mengisi survei inventaris perangkat lunak dan lisensi yang saat ini terpasang di perangkat perusahaan mereka. Ini bersifat rahasia.
Setelah survei, BSA akan memeriksa validitas kunci lisensi yang disediakan untuk menentukan “celah lisensi” perusahaan dan menghubungkannya dengan pemasok resmi tempat mereka dapat membeli lisensi yang sesuai.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Henri Subiakto menuturkan penjahat siber memanfaatkan ketidakpahaman tiap masyarakat.
“Penjahat siber ini menargetkan peretasan demi mendapatkan data pribadi, yang berkaitan dengan reputasi. Masyarakat kurang edukasi mengenai risiko dan pentingnya menjaga data pribadi, salah satunya dengan menggunakan perangkat lunak legal agar tidak terhindar dari malware dan tidak memberikan data pribadi hanya karena tergiur adanya tawaran marketing,” kata Henri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
