REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penanganan Covid-19 oleh pemerintah yang mengedepankan masalah ekonomi menjadi perhatian INDEF. INDEF menyebut pemerintah tidak serius menanggapi pandemi Covid-19 di Indonesia. Pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dinilai tidak akan membuat ruang fiskal jebol seperti pernyataan Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi.
Menurut Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira, berubahnya gugus tugas Covid-19 yang kini di bawah komite menunjukkan dari awal pemerintah tidak serius menangani pandemi. "Itu alasan saja sebenarnya. Banyak penghematan yang bisa dilakukan pemerintah, kita usulkan waktu di awal pandemi, potong 20 persen rata dana kementerian lembaga, dan bubarkan lembaga negara yang setara kementerian, bukan hanya komite kecil," jelas Bhima kepada Republika.co.id, Kamis (30/7).
Beberapa lembaga negara yang tidak produktif dan dapat dibubarkan adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Kemenko Bidang Maritim dan Investasi. Menurut Bhima, jika saran tersebut dilaksanakan oleh pemerintah, maka dapat menghemat anggaran sekitar Rp 330 triliun.
Sedangkan dengan pembubaran lembaga tidak produktif, termasuk menunda proyek mercusuar, dan memotong gaji pejabat, anggaran yang dapat dihemat bisa mencapai Rp 700 trliun hingga Rp 800 triliun.
"Pertanyaannya kenapa tidak dilakukan? Kalau tidak dilakukan, dipastikan resesi, dan selanjutnya bisa mengarah pada depresi," kata Bhima.
Terlebih lagi, ia menganggap pernyataan Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi mengenai ruang fiskal yang jebol juga berlebihan. Apalagi saat ini Indonesia sidah termasuk upper middle income dan seharusnya kapasitas fiskal juga naik.
"Kecuali Indonesia jadi negara miskin, maka kapasitas fiskal turun drastis betul. Ini masalah political will saja," katanya.
Sebelumnya Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Budi Gunadi Sadikin mengakui bahwa ruang fiskal negara bisa saja jebol bila pembatasan sosial terus-menerus dilakukan. Menurutnya saat ini pemerintah tengah mencari keseimbangan dalam pembukaan aktivitas ekonomi.
"Saran saya, jangan terburu-buru, tapi jangan menutup diri. Keseimbangan ini harus dicari di masing-masing daerah. Karena kalau misalnya kita terus-menerus lockdown (PSBB), tidak akan tahan ruang fiskal kita," jelas Budi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
