REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh, meminta masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan coklit serentak 15 Juli-13 Agustus 2020 dengan mendatangi langsung pemilih.
"Kita berharap betul masyarakat berperan serta aktif karena keaktifan masyarakat adalah kunci untuk akurasi DPT," ujar Zudan saat menghadiri acara peluncuran Gerakan Klik Serentak dan Gerakan Coklit Serentak oleh KPU, Rabu (15/7).
Namun, ratusan ribu petugas yang melaksanakan coklit harus dibekali alat pelindung diri (APD) dan mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. Menurut Zudan, masyarakat juga perlu berperan aktif menerapkan protokol kesehatan.
Terutama bagi seluruh kepala daerah di 270 daerah yang menggelar pilkada, terdiri dari sembilan provinsi (48 kabupaten/kota), 224 kabupaten, dan 37 kota provinsi, harus mendukung penuh proses coklit di tengah pandemi Covid-19. Dengan demikian, ia berharap, melalui coklit dapat dicapai daftar pemilih tetap (DPT) yang akurat dan valid.
"Karena apa pun di dalam sistem pemilihan yang langsung seperti ini Daftar Pemilih Tetap nanti adalah salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemilihan," kata Zudan.
Ia menuturkan, Kemendagri telah memberikan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) sebanyak 105.396.460 orang. Kemudian, Kemendagri juga menyerahkan data pemilih tambahan berupa data pemilih pemula sebanyak 456.256 jiwa. Dengan demikian, total DP4 untuk Pilkada 2020 mencapai 105.852.716 jiwa.
Zudan meminta petugas KPU berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil setempat. Ia telah memerintahkan jajaran Dinas Dukcapil memberikan dukungan penuh kepada KPU untuk memutakhirkan data pemilih berkelanjutan.
"Bila ada warga masyarakat yang belum ada di dalam sistem SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), agar dari KPU bisa memberikan data itu kepada Dukcapil untuk dilakukan pendataan dimasukan ke dalam kartu keluarga," tutur Zudan.
Diketahui, tahapan pilkada serentak tahun 2020 ditunda sejak Maret lalu karena pandemi Covid-19. Sehingga pemungutan suara di 270 daerah terdiri dari sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota akan digelar pada 9 Desember.
Jadwal tersebut bergeser dari jadwal semula 23 September 2020. Setelah penundaan, tahapan pemilihan kembali dilanjutkan mulai 15 Juni 2020.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
