REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) meluncurkan Gerakan Klik Serentak yang menjadi bagian dalam proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada 2020 mulai 15 Juli sampai 13 Agustus. Masyarakat dapat mengecek datanya dalam daftar pemilih melalui situs resmi www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id mulai Rabu (15/7) ini.
"Pemilihnya bisa memgakses ke web tersebut, kemudian mengecek apakah dirinya sudah ada di dalam daftar pemilih atau belum, sampai kemudian nanti akan kita tetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS)," ujar Ketua KPU RI Arief Budiman dalam acara peluncuran tersebut di kantor KPU RI, Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan, jika ada perbaikan data maka KPU akan melakukan penetapan DPS Hasil Perbaikan. Gerakan Klik Serentak ini dilakukan sebelum Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) memulai proses coklit dengan cara mendatangi langsung para pemilih dari rumah ke rumah.
Arief mengaku, minat publik terhadap situs lindungihakpilihmu.kpu.go.id sangat luar biasa. Bahkan, situs tersebut sudah mulai diserang pihak tidak bertanggung jawab sejak alamat situsnya dipublikasikan kemarin.
"Sejak tadi malam web ini sudah mulai diserang, dan ternyata terus meningkat sampai hari ini. Saya sampai dengan tadi pagi masih berharap masih bisa dilakukan dialog, dialog langsung dengan daerah, tapi hari ini makin tinggi ya, apa namanya kuantitas serangannya makin tinggi," kata Arief.
Namun, Arief mengeklaim, serangan itu tidak merusak sistem aplikasinya, tetapi hanya membuat kinerja situs tersebut lambat. Di sisi lain, KPU menggandeng tokoh masyarakat di sejumlah daerah untuk ikut berpartisipasi melakukan Gerakan Klik Serentak ini, bahkan pedangdut Ayu Ting Ting disebut untuk Depok.
"Kami sudah siapkan sebetulnya kalau dari Depok itu Mbak Ayu Ting Ting ya. Kemudian dari kabupaten yang lain ada Pak Hassan Wirajuda juga sudah kita siapkan. Beberapa tokoh masyarakat sudah kita siapkan," tutur Arief.
Kendati demikian, konfirmasi ditetapkannya sebagai pemilih tetap melalui coklit oleh PPDP mulai 18 Juli di 270 daerah yang terdiri dari sembilan Provinsi, 37 Kota, dan 224 Kabupaten. Metodenya tetap sama seperti pilkada sebelumnya, yakni PPDP melakukan coklit dengan menemui pemilih secara langsung satu per satu sesuai Undang-Undang dan Peraturan KPU yang mengatur tentang coklit.
Namun, proses coklit dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19. Petugas diwajibkan memenuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, sarung tangan sekali pakai, pelindung wajah, menjaga jarak, tidak melakukan kontak fisik, dan mencuci tangan dengan sabun.
Gerakan coklit serentak akan diikuti oleh 21.210 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), 140.241 Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan 300.017 PPDP di 309 kabupaten/kota, yang tersebar di 270 daerah pemilihan, yaitu sembilan provinsi (meliputi 48 kabupaten/kota), 224 kabupaten, dan 37 kota.
Sebelumnya, KPU telah melakukan sinkronisasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan terakhir. DP4 sebanyak 105.396.460 orang yang terdiri dari laki-laki 52.778.939 orang dan perempuan 52.617.521 orang.
Kemudian, DPT pada Pemilu 2019 lalu mencapai 101.613.980 dengan rincian laki-laki 50.835.758 orang dan perempuan 50.778.222 orang. Sementara itu, KPU telah memadankan data pemilih baik itu DP4 maupun DPT terakhir.
Data yang sudah padan atau cocok di DP4 sebanyak 99.246.222 pemilih dan sisanya yang belum padan sebesar 6.150.238 pemilih. Sedangkan, data yang sudah padan di DPT terakhir sebanyak 96.035.292 orang dan sisanya yang belum padan sebesar 5.578.688 orang.
Kemudian akibat penundaan tahapan pilkada sejak Maret lalu, Kementerian Dalam Negeri kemudian menyerahkan data pemilih tambahan untuk DP4 berupa data pemilih pemula sebanyak 456.256 jiwa. Dengan demikian, total DP4 untuk Pilkada 2020 mencapai 105.852.716 jiwa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
