Perempuan lainnya yang mengambil peran strategis di masa pandemi ini adalah Titi Anggraini. Menjabat sebagai Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi berupaya menyelamatkan demokrasi Indonesia.
Titi kini sedang mendesak pemerintah untuk mengundur pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang sejatinya digelar pada September 2020. Penundaan Pilkada, kata perempuan 41 tahun itu, penting dilakukan guna mencegah penularan Covid-19. Selain itu, penundaan juga perlu dilakukan guna memastikan Pilkada berlangsung secara maksimal.
Ia juga terus melancarkan berbagai kritikan terhadap pemerintah agar tak mengebiri demokrasi meski terjadi krisis akibat pandemi Covid-19. "Karena dalam banyak hal, situasi darurat sering direspons dengan sikap-sikap untuk mengambil keputusan secara cepat dan menganggap suara publik adalah gangguan dalam pengambilan keputusan," katanya kepada Republika.co.id.
Terkait Hari Kartini, Titi menilai perempuan dalam ranah politik masih dianggap warga negara kelas dua. Penyebabnya ada di kelembagaan politik dan kultur politik Indonesia. Walhasil, perempuan kerap tak percaya diri untuk menduduki jabatan publik.
Namun demikian, Titi mengaku, sebagai perempuan ia sedikit beruntung bisa berkecimpung secara leluasa dalam dunia politik. Hal itu tak terlepas dari kepercayaan diri yang ia miliki berkat dukungan penuh dari keluarga.
Ia pun berharap agar Hari Kartini tak hanya dijadikan seremonial belaka. Tapi lebih kepada momen untuk merefleksikan peran perempuan untuk diperlakukan sama seperti laki-laki dan bisa berkontribusi bagi orang banyak.
"Hari Kartini juga jadi refleksi bagi saya bahwa di luar sana masih banyak perempuan yang belum punya akses layak sebagai warga negara yang setara. Saya harus lebih banyak lagi berbuat bagi sahabat perempuan yang ada di luar sana," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
