REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Komisi X DPR sepakat menunda Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua, dalam rapat kerja yang digelar pada Selasa (14/4).
"Kami menyepakati PON ditunda karena pandemi Covid-19 ini. Terkait hingga kapan penundaannya, tangga, bulan dan tahunnya, kita serahkan Menpora berkonsultasi dengan Presiden," ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda saat dikonfirmasi, Rabu (15/4).
Syaiful mengatakan, ada sejumlah alasan dari Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, untuk menunda PON di Papua. Pertama, tahapan dan kesiapan event olahraga tersebut terganggu karena belum pastinya pandemi virus corona ini berakhir.
Salah satunya terkait pengadaan alat olahraga. Di mana seharusnya tahapan pelaksanaan lelang dilakukan pada bulan ini dan tuntas pada Juni-Juli 2020.
"Ada negara-negara pembuat peralatan olahraga sekarang tidak siap karena pandemi Covid-19 juga," ujar Huda.
Kedua, kesiapan atlet dan venue PON terganggu dengan adanya pandemi ini. Ditambah sejumlah daerah yang sudah menerapkan kebijakan pembatasan sosial, yang membuat persiapan tidak maksimal.
Selain itu, Kemenpora memperkirakan tidak ada event olahraga nasional maupun internasional hingga Juli 2020. Jika kondisi nasional membaik, even olahraga diharapkan mulai digelar secara bertahap pada Agustus-Desember 2020.
"Hasil rapat juga menyepakati, pembangunan venue tetap harus jalan. Selama ini, sebenarnya pembangunan venue tetap berjalan, namun tidak berjalan maksimal," ujar Huda.
Adapun seluruh kegiatan diharapkan kembali normal pada 2021. Dengan konsekuensi waktunya yang saling berdekatan, mulai dari ASEAN Para Games di Filipina, PON dan Peparnas 2021 di Papua, Piala Dunia FIFA U-20, ASEAN School Games 2021 di Filipina, Olimpiade dan Paralimpik Tokyo 2020, SEA Games di Hanoi, POPNAS dan PAPERPENAS 2021, serta MotoGP 2021 di Mandalika.
Huda juga mengatakan, Komisi X meminta agar penggunaan hasil penyesuaian anggaran Kemenpora sebesar Rp 270 miliar, tetap dialokasikan untuk bidang kepemudaan dan olahraga.
"Kita minta dilakukan komunikasi yang intensif antara Kemenpora dan Kemenkeu supaya dana yang dipotong itu diperuntukkan kembali untuk kepentingan atlet, ofisial, dan lain-lain yang terdampak corona," ujar Huda.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
