REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan sekitar 3,8 juta pekerja di seluruh kabupaten/kota di wilayahnya terdampak secara sosial ekonomi akibat pandemi virus Corona atau Covid-19. Angka tersebut hingga kini masih terus divalidasi.
"Untuk kepastian angka masih terus divalidasi di masing-masing bidang atau sektor pekerjaan," ujar Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak di sela konferensi pers di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Senin.
Pekerja yang terdampak sosial ekonomi akibat COVID-19 terdiri dari berbagai sektor, seperti perdagangan, pengolahan, transportasi, akomodasi makanan dan minuman.
Menurut dia, dari angka pekerja terdampak yang telah terdata tersebut, beberapa di antaranya telah terkawal oleh Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
"Ada juga yang belum. Tapi, kami akan terus mematangkan kebijakan terhadap yang belum terkawal BPNT," ucap orang nomor dua di Pemprov Jatim tersebut.
Emil menyampaikan angka pekerja yang terdampak sosial ekonomi COVID-19 masih akan dikoordinasikan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperoleh data pasti.
"Karena BPS telah membedah angka pekerja di sektor formal, informal, bekerja sendiri dan bekerja dengan orang lain," kata mantan Bupati Trenggalek tersebut.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan dana yang disiapkan untuk percepatan penanggulangan penyebaran Covid-19 saat ini senilai Rp264 miliar.
Pemprov Jatim, lanjut dia, masih membutuhkan tambahan dana yang lebih besar lagi untuk bisa melakukan program sosial safety net yang terkait dengan cash forward atau padat karya dan pelaku UMKM terdampak.
"Sekarang konsolidasi datanya masih sedang dikoordinasikan dengan BPS. Kalau terhadap keluarga rentan yang hampir miskin dan menjadi miskin akibat pandemi Covid-19, koordinasinya nanti dengan dinas sosial," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
