REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menegaskan, Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, belum mengambil kebijakan sistem lockdown atau isolasi sebagai dampak antisipasi penyebaran virus Covid-19. Ia mendorong warga untuk tetap disiplin.
"Kita coba lihat Korea Selatan yang membuktikan tidak perlu lockdown. Tapi, yang penting adalah kita disiplin," katanya saat menggelar jumpa pers di rumah dinasnya, di Surabaya, Ahad (15/3).
Menurut dia, Kota Surabaya belum dilakukan lockdown karena pertimbangan ekonomi. "Kalau lockdown, ekonomi habis nanti," ujarnya.
Risma juga menjelaskan tentang dua orang di Surabaya yang dikabarkan terjangkit virus Covid-19. Menurut dia, mereka tidak positif Covid-19 dan sekarang sudah dipulangkan. Satu dari dua orang bahkan bukan warga Surabaya.
Selain itu, ia menambahkan, pihaknya telah berdiskusi soal meliburkan sekolah. Akhirnya, Dinas Pendidikan Surabaya memutuskan untuk meliburkan siswa tingkat TK, SD, dan SMP.
"Kalau memang dirasa perlu, akan kita lakukan. Tapi, sebenarnya saya ingin membagikan vitamin untuk jaga imunitas kepada mereka. Tapi, kalau diliburkan, sulit untuk mencari mereka," katanya.
Selain itu, Risma mengaku sudah mengeluarkan surat edaran imbauan kepada warga yang bepergian ke luar negeri. "Sebaiknya ditunda dulu atau kalau memang mendesak sebaiknya mengarantina diri sepulang dari luar negeri," katanya.
Menurut dia, yang paling penting dalam menghadapi wabah virus Covid-19 adalah disiplin menjaga hidup sehat. Ia kembali mengingatkan warga agar segera memeriksakan diri ketika merasa tidak sehat.
"Jangan sampai datang ke rumah sakit ketika dalam kondisi akut karena bisa terlambat nanti. Saya tegaskan lagi, pemeriksaannya gratis. Covid-19 bisa disembuhkan," katanya.
Sekretaris Komisi D DPRD Kota Surabaya Akmarawita Kadir sebelumnya mengatakan, pihaknya meminta pemerintah kota mempertimbangkan perlu dan tidaknya mengambil kebijakan lockdown atau isolasi.
Ia mengatakan, ada beberapa hal penting yang harus disiapkan oleh pemkot jika harus mengambil keputusan lockdown. Di antaranya adalah kepatuhan warga, ketegasan aparat, serta kekuatan informasi dan komunikasi. Selain itu, menurut dia, pemkot harus menjamin ketersediaan bahan pokok, termasuk makanan bagi warga tidak mampu.
"Salah satu contoh pengendalian yang menurut saya belum berhasil dan butuh perhatian adalah langka dan mahalnya masker dan hand sanitazer (penyanitasi tangan) di Kota Surabaya. Ini merupakan contoh pengendalian yang tidak berhasil diatasi oleh pemkot," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
