REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah diharapkan lebih responsif dalam menaggapi penurunan harga minyak dunia. Pasalnya sektor hulu migas akan sangat terpukul jika rendahnya harga minyak dunia berlangsung dalam waktu lama.
Ketua Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI), John Simamora menilai sembari menunggu harga minyak kembali ke angka aman maka perlu ada paket kebijakan khusus agar industri migas tetap berjalan.
Ia mengungkapkan dalam kondisi harga minyak rendah pasti pelaku usaha akan selektif dalam mengerjalan proyeknya. Di sisi lain pemerintah juga memiliki kepentingan dalam menjaga target lifting migas nasional yang sama-sama sudah disepakati dalam Work Plan and Budget (WPNB).
Dia menjelaskan jika kondisi harga minyak rendah berlangsung lama maka pelaku migas akan berhitung apakah suatu proyek ekonomis atau tidak.
"Karena waktu dikasih (disetujui proyek), keekonomian harganya dipatok sekian, pertanyaannya apakah nanti diteruskan atau dipotong di tengah. Sebenarnya nggak perlu strategi tapi kebijakan pemerintah gimana, tetap membuat industri jalan?,kalau saya bilang kalau berlangsung terus mau gamau pemerintah harus buat paket kebijakan biar menarik," kata John di kantor SKK Migas, Rabu (11/3).
Menurut dia pemerintah memiliki banyak instrumen untuk mewujudkan adanya paket kebijakan khusus untuk hulu migas di masa-masa seperti ini misalnya dari sisi perpajakan atau bagian pemerintah dalam bagi hasil migas. Tapi dia mengakui memang tidak hanya sektor migas yang dilihat oleh pemerintah.
Disitulah diskusi harus dilakukan ditetapkan mana yang jadi prioritas. Apabila tidak ada stimulus apapun maka yang akan terdampak ujung-ujungnya adalah lifting migas nasional juga, itu artinya negara juga yang akan terdampak.
Dia mencontohkan ketika perusahaan mau melakukan kegiatan pengeboran maka telah memiliki asumsi yang disepakati bersama termasuk harga minyak, jika realisasi dibawah asumsi seperti kondisi sekarang dimana harga minyak turun Internal Rate of Return (IRR) atau pengembalian investasi jadi terlalu kecil. Tentu secara natural perusahaan akan memilih untuk menunggu.
"Nah dampak ini bergulir ke lifting nasional. Pemerintah memang harus membuat sesuatu lah, minimal untuk antisipasi," papar John.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
