REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi X DPR Fikri Fakih mengapresiasi rencana moratorium Ujian Nasional (UN) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Moratorium tersebut, menurut Fikri merupakan bentuk akomodasi terhadap usulan masyarakat yang menginginkan penghapusan UN.

“Pemerintah tidak menutup mata, tidak mengabaikan kritik masyarakat,” ujar Fikri saat dihubungi Republika, Senin (28/11).

Pasalnya, kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, beberapa pihak menilai UN tidak efektif dalam mengukur mutu pendidikan di Indonesia. Selain itu, pelaksaan UN selama ini sering diwarnai oleh kecurangan seperti kebocoran soal ujian.

Fikri mengaku sudah bertemu dengan Ikatan Guru Indonesia dan mereka mendukung rencana tersebut. Dalam waktu dekat, lanjutnya, DPR akan meminta penjelasan Mendikbud  Muhadjir Effendy terkait rencana ini.

“DPR secara khusus membahas ini belum, tadi ada masukan nampaknya komisi X perlu diskusi, mengundang Mendikbud tentang kebijakan ini,” kata Fikri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika