REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat pendidikan Doni Koesoema memantau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 terhadap guru dan tenaga pendidik mulai pekan ini. Ia menyayangkan proses vaksinasi tersebut justru malah menimbulkan kerumunan antarguru.
Munculnya kerumunan melanggar prinsip jaga jarak yang menjadi salah satu bagian protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Doni mengingatkan supaya pemerintah ke depannya mengevaluasi proses vaksinasi. Ia berharap lokasi yang dipilih benar-benar bisa menunjang banyaknya peserta vaksinasi.
"Proses vaksinasi guru harus disiapkan dengan baik agar jangan terjadi kerumunan. Vaksinasi kemarin masih menimbulkan beberapa kerumunan karena lokasi terbatas daya tampungnya," kata Doni pada Republika, Sabtu (27/2).
Terlepas dari kendala itu, Doni memuji langkah pemerintah yang memberi jatah khusus bagi para pengajar. Sebab ia menilai pentingnya bagi guru dan tenaga kependidikan untuk perlu memperoleh prioritas vaksinasi sebagai garda terdepan pendidikan.
"Vaksinasi guru dan tenaga kependidikan yang jumlahnya sekitar 5,3 juta, perlu diletakkan dalam konteks tercapainya herd immunity penduduk," ujar Doni
Doni mengimbau agar pemerintah juga mengevaluasi minimnya sosialisasi vaksin pada guru. Para guru dianggap belum memperoleh informasi lengkap soal vaksinasi. Sebagian guru malah masih bertanya-tanya apakah mereka akan disertakan dalam vaksinasi atau tidak.
"Target harus cepat dikelola melalui sosialisasi dan informasi pada para guru. Data Dapodik sudah siap untuk verifikasi status guru," ucap Doni.
Pelaksanaan vaksinasi guru resmi dimulai pada Rabu (24/2) dengan cara pengumpulan ratusan guru di salah satu SMA di Jakarta. Vaksinasi guru dilaksakan berjenjang dari tingkat satuan pendidikan paling rendah (SD atau sederajat) ke yang paling tinggi (universitas atau sederajat).
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menargetkan sasaran vaksinasi tahap kedua bagi pendidik, yaitu guru, dosen, dan tenaga pendidik mencapai 5.057.582 orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
