REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani berkomitmen mendorong Indonesia untuk menjadi negara yang mampu mengembangkan keuangan dan ekonomi syariah. Perluasan instrumen keuangan syariah hingga bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait menjadi bagian dari agenda pemerintah.
Sri menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peran nyata dalam membangun ekosistem keuangan dan ekonomi syariah. Khususnya melalui pengembangan instrumen keuangan negara berbasis syariah sebagai sumber pembiayaan pembangunan.
Sejak 2008, Sri mencatat, pemerintah sudah mengembangkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan total nilai Rp 1.500 triliun. Selain itu, ada instrumen Project Based Sukuk (PBS) yang sudah dimanfaatkan untuk membangun lebih dari 3 ribu proyek infrastruktur dengan total nilai Rp 118 triliun.
Terbaru, pemerintah juga mengembangkan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) sebagai instrumen pembiayaan infrastruktur sosial berbasis keuangan islam. CWLS pertama dengan seri SW-001 diterbitkan pada Maret. Imbal hasilnya dimanfaatkan untuk pelaksanaan operasi katarak gratis bagi kaum dhuafa di RS Mata Achmad Wardi, Banten.
"Ini adalah komitmen yang akan ditingkatkan untuk Indonesia bisa menjadi negara yang mampu mengembangkan islamic finance," ucapnya dalam Peresmian Retina dan Glaukoma Center RS Mata Achmad Wardi, Serang, Banten, secara virtual, Rabu (21/10).
Sri menambahkan, pemerintah juga terus memperluas investor yang menginginkan instrumen syariah. CWLS yang menjadi instrumen investasi ‘termuda’ di Kemenkeu pun sudah dibuat dalam konsep ritel pada awal Oktober, yaitu dengan seri SWR-001.
Di pasar internasional, pemerintah sudah menerbitkan Green Sukuk yang sekarang menjadi salah satu issuance terbesar. "Kita lakukan pengembangan terus menerus dengan tekun, agar Indonesia mampu mengembangkan dan memanfaatkan potensi keuangan berbasis syariah yang demand-nya terus meningkat," ujar Sri.
Penguatan lembaga seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) juga dilakukan. Sri menuturkan, pemerintah memberikan dukungan penuh agar KNEKS mampu meningkatkan berbagai program pembangunan dan peningkatan ekonomi dan keuangans yariah yang inklusif.
Berbagai kerja sama dengan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan berbagai program literasi nasional keuangan syariah pun dilakukan. Termasuk di dalamnya, pengembangan CWLS.
Pemerintah juga melibatkan beberapa asosiasi profesi untuk memberikan edukasi mengenai instrumen keuangan syariah untuk meningkatkan pemahaman ekonomi syariah. Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) merupakan dua dari berbagai asosiasi yang pernah dilibatkan pemerintah.
"Kerja sama ini dilakukan agar kita mampu menempatkan ekonomi syariah sebagai fondasi yang inklusif dan sustainable," kata Sri yang juga menjabat sebagai ketua umum IAEI itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
