REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022 di Jabar akan dimulai pada 6 Juni 2022. Dinas Pendidikan Jawa Barat menambah wilayah zonasi dalam PPDB SMA, SMK dan sederajat ini.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supandi mengatakan penambahan dilakukan untuk mengakomodir siswa-siswi yang berada di wilayah blank spot. Zonasi bertambah dari 68 jadi 83 zonasi untuk mengakomodasi wilayah perbatasan. "Apabila kesulitan konektivitas internet dan sebagainya sepeti desa blank spot, sekolah bisa membantu," ujar Dedi, Ahad (5/6).
Dedi mengatakan, tahapan PPDB 2022 dimulai dengan pembagian akun pendaftaran ke SMP dan MTs. Sedangkan untuk pendaftaran tahap pertama akan dimulai pada 6 Juni 2022. "Sekarang mulai dari pembagian akun. Setelah itu di tanggal 6-10 Juni mulai PPDB. Tahap pertama jalur afirmasi 20 persen. Perpindahan orang tua 5 persen. Prestasi 25 persen," paparnya.
Dalam PPDB 2022 siswa-siswi dipastikan telah mendapatkan akun pendaftaran dari Kepala Cabang Dinas (KCD) wilayah masing-masing di Jabar. Siswa-siswi juga bisa mendaftarkan diri di dua tahap. "Selain di tahap awal, siswa-siswi dapat mendaftarkan diri pada tahap dua pada 23-30 Juni 2022. Nanti jalur zonasi dengan kuota 50 persen setiap satu sekolah tujuan," katanya.
Dedi mengatakan, untuk jalur afirmasi, dalam PPDB 2022, diberi kuota 20 persen, Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) 12 persen. Disablitas tiga persen. Kemudiam ada anak istimewa dan anak-anak kondisi tertentu lima persen. "Kondisi tertentu petugas Covid dan korban bencana, dan nantinya di akhir tahap pertama jika jalur afirmasi sisa, maka bisa ditambahkan ke jalur zonasi," katanya.
Menurut Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jabar Ir H Yesa Sarwedi Hami Seno MPd, PPDB tahun ini tak terlalu berbeda dengan tahun sebelumnya. Salah satu jalur masuk yang dipertahankan Disdik Jabar adalah jalur hafalan Alquran. Jalur untuk anak-anak hafiz Alquran ini dipertahankan sebagai bentuk apresiasi pada para penghapal Alquran.
"Kita pertahankan jalur hafiz Alquran sebagai bentuk apresiasi pada siswa yang dapat hapal Aluran. Tak hanya untuk hafiz Alquran, ada juga jalur untuk agama lain di luar Islam selama bisa melengkapi buktinya," ujar Yesa di acara Jabar Punya Informasi (Japri) dengan tema PPDB Jabar 2022, “Sekolah Merdeka, Jabar Juara” di Aula Timur Gedung Sate.
Yesa mengatakan, untuk jalur hafiz Aluran ini syaratnya harus diuji oleh Kemenag terdekat siswa. Minimal, siswa bisa menghapal 3 juz dan membuat surat keterangan lalu nanti akan dibuat skor. "Nanti kalau hapal 3 juz prestasinya setara juara Kota Bandung," katanya.
Yesa mengatakan, aturan PPDB 2022 ini sebelumnya dibuat dengan mempelajari hasil evaluasi PPDB 2021. Lalu di rumuskan aturan yang telah disempurnakan dengan melibatkan berbagai pihak eksternal dan orang tua.
Menurutnya, jumlah sekolah negeri di Jabar memang daya tampungnya masih kurang. Karena, total jumlah SMA dan SMK Negeri di Jabar ada 846 sekolah. Sementara kalau dengan swasta jumlah sekolah di Jabar ada 4.988. "Jadi memang ini masih jadi kendala. Karena, daya tampung SMA negeri yang ada hanya sekitar 40 persen saja bisa menampung siswa SMP dan MTS," katanya.
Itu pun, kata dia, poisisinya tak merata antara Kota Bandung dan Pangandaran berbeda-beda. Karena daya tampung sekolah memang kurang, maka Disdik Jabar sudah sosialisasi ke sekolah swasta agar bisa beergabung ke PPDB. "Kalau siswa enggan masuk ke swasta karana masalah biaya, kami sudah meminta sekolah swasta untuk menggratiskan. Karena, ada bantuan dari pemerintah kalau dr keluarga tak mampu," paparnya.
Secara jumlah, kata dia, sekolah swasta jumlahnya besar dan lebih banyak. "Jadi kami himbau ke masyarakat jangan negeri mindid yang penting semua siswa bisa disalurkan," katanya.
Menurutnya, sekolah swasta pun cukup antusias mengikuti PPDB ini. Karena, tak ada ruginya sekolah swasta ikut dalam PPDB justru bisa mendapat siswa lebih mudah.
Pengaduan berjenjang
Sementara menurut Wakil Koordinator PPDB Prov Jabar Dr Dian Peniasiani MEd, untuk pengaduan PPDB, disampaikan secara berjenjang. Misalnya, kalau ada salah input data, dokumen belum lengkap dan penempatan koordinat sebaiknya pengaduan dilakulan ke sekolah yang di tuju. "Kecuali permasalahan siswa dari luar provinsi maka pengaduan ke cabang dinas," katanya.
Terkait antisipasi pemalsuan data atau dokumen, menurut Dian, pihaknya bekerja sama dengan Disdukcapil dengan minta akses data kependudukan atau data warehouse. Akses ini, diperlukan agar sekolah bisa verifikasi kalau ada kendala dengan nomor induk kependudukan.
Selain itu, kata dia, Disdik Jabar juga bekerja sama dengan Dinas Sosial (Dinsos) untuk pemohonan akses warga ekonomi tak mampu dengan berbagai programnya. Termasuk warga yang sudah terdaftar data terpadu kesejahteraan sosial.
"Jadi jangan khawatir, data dan dokumen tak bisa dimanipulasi. Daftar PPDB bisa online dan offline karena beberapa daerah ada jaringannya yang blank spot. Jadi kalau ada kendala jaringan bisa secara offline," paparnya.
Menurut Kepala Sekolah SMAN 17 Bandung, Agus Setia Mulyadi, sejak jauh hari sekolah sudah memperoleh sosialisasi terkait PPDB ini. Begitu juga, semua orang tua siswa, sudah mengetahui bagaimana pendaftaran PPDB.
"Jadi, insha Allah semua sudah siap. Kalau ada kendala saat pendaftaran online semua sekolah sudah siap membantu. Orang tua, bisa datang ke sekolah," paparnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
