REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Pemerintah Kota Bekasi waspadai adanya klaster baru akibat aksi unjuk rasa yang terjadi dua pekan terakhir. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi, Dezy Syukrawati, menuturkan, risiko dari kegiatan berkerumun termasuk demo sangat tinggi terhadap penularan Covid-19. Hal ini bisa berdampak kepada penanganan kasus.
“Kita berharap jangan sering-sering demonya karena bukan tidak berempati dengan situasi yang ada, tapi kalau dilihat berkaitan dengan penanganan itu kan risikonya sangat tinggi yang namanya demo kan tidak jauh sama kerumunan,” jelas Dezy kepada wartawan, Jumat (16/10).
Dia berharap situasi yang membuat terjadinya kerumunan bisa segera diselesaikan. Sebab, satu-satunya faktor penyebab penularan tertinggi adalah kerumunan massa. “Kita Kota Bekasi berharap pihak-pihak terkait terutama pengambil keputusan dapat cepat meredam situasi ini apapun keputusannya. Sehingga dapat mengurangi angka berkerumunnya,” tutur dia.
Kendati begitu, Dezy mengatakan, hingga saat ini belum ada laporan dari perusahaan atau kelompok buruh mengenai ledakan kasus atau klaster baru akibat demo. Dalam satu pekan setelah demo berlangsung, penambahan kasus berasal dari perorangan.
“Kita sampai saat ini belum dapat data perusahaan yang kasus konfirmasinya bertambah setelah demi omnibus law. Jadi kita belum bisa kasih informasi apa-apa karena dari beberapa perusahaan yang terlibat itu kita biasanya ada laporan kalau kasus pribadi satu dua ada,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
