Kontroversi Alex KPK: Meleset Soal Masiku, Minta Program kepada SYL, Hingga OTT Hiburan

Alex minta SYL mengalokasikan bantuan program Kementan di kampung halamannya, Klaten.

Republika/Thoudy Badai
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/11/2023).
Rep: Rizky Suryarandika Red: Mas Alamil Huda

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua KPK Alexander Marwata tak henti membuat kontroversi. Setelah bilang buron Harun Masiku tertangkap dalam satu pekan yang kemudian itu meleset, kini Alex menyebut operasi tangkap tangan (OTT) KPK jadi sekadar hiburan.

Alex menilai, metode OTT di KPK tak lagi relevan saat ini. Dia menyebut, ada ratusan nomor ponsel yang disadap tapi berakhir sia-sia. Dia menyebut, koruptor terus 'berinovasi' untuk bisa lolos dari jerat OTT. Alex pun menilai, teknik penyelidikan dan penyidikan di KPK pun perlu berubah.

"Ya oke lah OTT, ya syukur-syukurlah kalian dapat nanti, kan. Ya buat hiburan, buat masyarakat senang," kata Alex di Jakarta, Jumat pekan lalu.

Pernyataan itu pun dikritik keras mantan penyidik KPK. Mereka menilai, OTT bukan hiburan, tetapi langkah serius untuk menangkap para koruptor. "Masalah OTT bukan satu-satunya cara, memang iya, tapi jangan sampai juga dibilang OTT hiburan saja," kata mantan penyidik KPK Yudi Harahap Purnomo, Selasa (25/6/2024).

Baca Juga

Menurut dia, dari OTT justru KPK berhasil menangkap menteri, pimpinan lembaga, legislatif, dan kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi suap. Dengan adanya OTT di mana barang buktinya ada berupa uang, pelaku tidak bisa menyangkal.

Yudi mengkritisi pernyataan Alex yang menyebut OTT sebagai hiburan. "Saya heran, mengapa pimpinan KPK bisa bicara sembarangan gitu," katanya.

"Alex seharusnya jangan sering membuat statement kontroversi dan buat gaduh terus apalagi terkait kinerja KPK sendiri. Kasihan lembaga KPK-nya," kata Yudi menambahkan.

Yudi mengaku, secara pribadi terlibat dalam banyak OTT ketika bekerja di KPK. Sehingga Yudi prihatin atas tudingan Alex yang sembarangan tersebut. Dia menilai Alex tidak menghargai pimpinan KPK sebelumnya sejak era pertama yang sudah melakukan OTT.

"Termasuk tidak menghargai kerja keras pegawai KPK termasuk penyelidik dan penyidik KPK, baik mantan dan sampai saat ini masih bekerja KPK melaksanakan kegiatan OTT dengan penuh risiko yang bisa membahayakan bagi diri sendiri," ujar Yudi.

"Justru saat ini KPK belum melakukan OTT lagi makin membuat kepercayaan masyarakat menurun karena tidak ada prestasi yang membanggakan," ucap Yudi.

Kontroversi Firli Bahuri - (Infografis Republika)

Penangkapan Harun Masiku meleset dan permintaan khusus Alex kepada SYL. baca selengkapnya di halaman selanjutnya.

Dua pekan lalu, Alex Marwata menyatakan, tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku diharapkan bisa tertangkap paling lambat dalam waktu sepekan. "Mudah-mudahan saja dalam satu minggu ketangkep. Mudah-mudahan," kata Alex di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa (11/6/2024).

Namun faktanya, tak ada tanda-tanda Harun Masiku tertangkap hingga saat ini atau dua pekan sejak pernyataan Alex saat itu. Harun Masiku diketahui merupakan eks caleg PDIP yang terjerat perkara dugaan suap dalam PAW anggota DPR periode 2019-2024.

Harun diduga menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai anggota DPR. Tapi, sejak OTT terhadap Wahyu dan sejumlah pihak lain pada 8 Januari 2020 hingga saat ini, Harun Masiku masih buron. Sedangkan Wahyu sendiri sudah menghirup udara bebas pascamenuntaskan masa hukuman penjaranya.

Pekan lalu, terungkap di persidangan bahwa Alexander Marwata pernah meminta bantuan kepada mantan menteri pertanian (mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) untuk menyalurkan program Kementan di kampungnya, Klaten, Jawa Tengah. Hal itu dikatakan sekjen Kementan nonaktif Kasdi Subagyono dalam persidangan.

Kasdi menjadi saksi mahkota dalam sidang kasus gratifikasi dan pemerasan yang menjerat SYL, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (19/6/2024). Saksi mahkota merupakan terdakwa yang bersaksi untuk terdakwa lainnya. Kasdi juga diketahui menjadi terdakwa dalam kasus ini.

Awalnya Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh mendalami hubungan Kasdi dengan pimpinan KPK. "Ada berkenalan dengan salah satu komisioner atau pimpinan KPK?” tanya Rianto dalam sidang tersebut.

Kasdi mengungkapkan tak mempunyai hubungan dengan pejabat KPK.

"Saudara mendengar Pak Menteri ada hubungan dengan salah satu pimpinan KPK?” tanya Rianto lagi.

Atas pertanyaan tersebut, Kasdi menyebut adanya komunikasi antara Wakil Ketua KPK Alexander Martawa dengan SYL lewat aplikasi pesan singkat. Hal ini diketahui saat Kasdi dikonfirmasi penyidik dalam pemeriksaan di KPK.

"Chating-an dengan siapa?" tanya Rianto.

"Chating-an dengan salah satu pimpinan KPK, waktu itu adalah Pak Alex Marwata," jawab Kasdi.

Kasdi mengingatkan komunikasi Alexander dengan SYL bukan membahas kasus Kementan yang diusut oleh KPK. Tapi, komunikasi tersebut intinya berupa permintaan dari Alex supaya Kementan mengalokasikan bantuan program untuk kampung Alexander Marwata di Klaten.

"Pak Alex minta bantuan untuk kampungnya (di) Klaten, untuk didukung programnya Pak Menteri," ucap Kasdi.

Bahkan, Kasdi menyebut Alex juga meminta nomor ponsel Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Tapi, Kasdi tak tahu selanjutnya apakah SYL memberikannya atau tidak. SYL dan Nurbaya merupakan menteri yang diusung oleh partai Nasdem.

"Kemudian apa?" tanya Rianto.

"Nomor HP-nya Menteri LHK, Pak Alex menanyakan ke beliau (SYL), Pak Menteri, untuk minta nomornya Bu Siti Nurbaya, itu yang di dalam chating-nya," jawab Kasdi.

"Yang disampaikan (diberikan nomor Nurbaya) oleh Pak Menteri?" tanya Rianto lagi.

"Saya tidak tahu," jawab Kasdi.

 
Berita Terpopuler