Hasto Ungkap Alasan PDIP tak Undang Jokowi di Rakernas
Untuk pertama kalinya, Presiden Jokowi tak diundang dalam acara Rakernas PDIP.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) V pada 24 hingga 26 Mei mendatang. Untuk pertama kalinya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak diundang dalam acara tersebut.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa mereka yang diundang rakernas adalah sosok yang berkomitmen terhadap demokrasi. Termasuk mereka yang taat terhadap hukum.
"Dari spirit itu yang tentu diundang adalah mereka, mereka yang memiliki spirit di dalam menjaga demokrasi hukum. Menegakkan negara hukum menegakkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (22/5/2024).
Rakernas V diadakan dalam momentum semangat reformasi dalam melawan sisi gelap kekuasaan. Di lain sisi, publik telah melihat bahwa pemilihan umum (Pemilu) 2024 ini merupakan kontestasi yang paling brutal.
"Itu terakam kuat dalam memori publik terekam kuat dari apa yang disuarakan oleh para tokoh-tokoh civil society, para guru besar, para ahli hukum dan para seniman bahkan budayawan yang menyimpulkan bahwa Pemilu 2024 merupakan Pemilu yang paling brutal dalam sejarah demokrasi Indonesia," ujar Hasto.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin membantah Jokowi menyibukkan diri sehingga menjadi alasan tidak diundang dalam Rakernas PDIP. Ngabalin mengatakan bahwa Jokowi memang memiliki banyak jadwal, termasuk kunjungan kerja ke sejumlah daerah.
"Kalau tahu ada yang cegat saya, saya bisa ambil jadwal Presiden biar bisa dilihat itu seabrek-abrek tuh jadwal, termasuk tadi juga dari Sulawesi Selatan, Pontianak, dan Aceh," kata Ngabalin saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/5/2024).
Ngabalin mengatakan PDI Perjuangan memiliki kewenangan dan keputusan internal untuk tidak mengundang Presiden Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V di Jakarta pada tanggal 24—26 Mei 2024. Meski demikian, dia membantah ada pernyataan Presiden Jokowi yang menyibukkan diri.
Ngabalin meminta agar pihak lain tidak menyebarkan berita bohong. Apalagi saat situasi politik sudah tenang usai Pilpres 2024 dan keputusan KPU terkait dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih.