Sunday, 6 Ramadhan 1442 / 18 April 2021

Sunday, 6 Ramadhan 1442 / 18 April 2021

INDEX BERITA

Anggota DPR Apresiasi Putusan MK Diskualifikasi Orient Riwu

Saturday, 17 Apr 2021 18:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua yang menetapkan kemenangan Orient Patriot Riwu Kore-Thobieas Uly...

Pilkada Sabu Raijua Dibatalkan, Parpol Dinilai Korban Orient

Friday, 16 Apr 2021 22:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan kemenangan Orient Patriot Riwu Kore yang diketahui merupakan warga negara (WN) Amerika Serikat (AS). Sehingga, MK mengabulkan gugatan hasil Pilkada serentak 2020...

Putusan untuk Orient Riwu: Didiskualifikasi MK, Dipecat PDIP

Friday, 16 Apr 2021 17:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Mimi KartikaCalon bupati Sabu Raijua terpilih, Orient P Riwu Kore yang berpasangan dengan wakil bupati, Thobias Uly, didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (15/4). Usai putusan...

Orient Warga AS, MK Perintahkan PSU Pilkada Sabu Raijua

Thursday, 15 Apr 2021 15:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan, status Orient Patriot Riwu Kore sebagai calon bupati dari pasangan calon nomor urut 2 harus dinyatakan batal demi hukum. Putusan itu dibacakan...

MK Singgung Kehadiran Pejabat Kemenkumham Jadi Saksi Orient

Wednesday, 07 Apr 2021 18:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menyinggung kehadiran seorang pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang menjadi ahli dari pihak terkait dalam...

Perkara Pilkada Sabu Raijua, MK akan Panggil Kedubes AS

Monday, 05 Apr 2021 10:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pemeriksaan lanjutan terhadap tiga permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati (pilbup) Sabu Raijua pada Selasa (6/4) dan Rabu (7/4). Beberapa pihak...

MK Tolak Seluruh Gugatan Pemohon Sengketa Pilkada Ternate

Monday, 22 Mar 2021 21:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) RI memutuskan menolak seluruh gugatan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate 2020 yang diajukan pemohon...

MK Bisa Diskualifikasi Calon Kepala Daerah Terbukti Curang

Sunday, 14 Mar 2021 16:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Menjelang Sidang Pleno Pembacaan  Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilkada, mantan Ketua Bawaslu RI periode 2008-2012, Bambang Eka Cahya Widodo menyatakan bahwa MK dapat mendiskualifikasi calon kepala...

AnandaMU Perkuat Bukti Tambahan dan Saksi di MK

Tuesday, 02 Mar 2021 07:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Tim hukum pasangan calon walikota dan wakil wali kota Banjarmasin Ananda dan  H Mushaffa Zakir (AnandaMu) menyerahkan sejumlah bukti-bukti tambahan untuk menyakinkan Hakim Mahkamah Konstitusi terkait dugaan pelanggaran Pilkada Banjarmasin...

MK Diharap Konsisten Adili Perkara Perselisihan Pilkada

Saturday, 27 Feb 2021 13:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Kalimantan Selatan, Rabu (25/2), menggelar diskusi ketatanegaraan bertajuk “Problematika Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada di MK” secara daring.

Ini Alasan MK tak Siarkan Langsung Sidang Sengketa Pilkada

Monday, 22 Feb 2021 22:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi menjelaskan soal kebijakan tidak menyiarkan langsung secara daring sidang lanjutan sengketa hasil Pilkada 2020. MK beralasan hal itu agar mendapatkan keterangan saksi yang natural...

Apresiasi MK, AnandaMu Siapkan Bukti Baru Kecurangan Pilkada

Friday, 19 Feb 2021 17:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kota Banjarmasin, AnandaMu, Hj. Ananda – Mushaffa Zakir mengapresiasi Mahkamah Konstititusi (MK) yang memberikan kesempatan bagi pihaknya untuk lanjut ke...

Enam Sengketa di Daerah dengan Calon Tunggal tak Diterima MK

Friday, 19 Feb 2021 15:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak enam permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 dengan satu pasangan calon (paslon) atau calon tunggal tak dapat diterima Mahkamah Konstitusi (MK). Setidaknya ada...

KPU Segera Tetapkan Eri-Armudji Pemenang Pilkada Surabaya

Wednesday, 17 Feb 2021 14:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya segera melaksanakan rapat pleno penetapan Eri Cahyadi-Armudji sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya terpilih pada Pilkada...

Gugatan Pilkada Surabaya tidak Dapat Diterima MK

Tuesday, 16 Feb 2021 20:34 WIB

IHRAM.CO.ID,JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) putusan perkara hasil pemilihan wali kota (Pilwalkot) Surabaya nomor 88/PHP.KOT-XIX/2021 tidak dapat diterima. MK menyatakan pemohon, dalam hal ini pasangan calon nomor...

MK Tolak Gugatan Pilkada Kota Surabaya

Tuesday, 16 Feb 2021 17:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perkara hasil pemilihan wali kota (Pilwalkot) Surabaya nomor 88/PHP.KOT-XIX/2021 tidak dapat diterima. MK menyatakan pemohon, dalam hal ini pasangan calon nomor urut...

Putusan Sengketa Pilkada MK Dikritik

Tuesday, 16 Feb 2021 12:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Direktur Sekolah Konstitusi dan  mantan aktivis LBH Jakarta - YLBHI  Hermawanto menilai MK melakukan Jumping Conclusion atau kesimpulan yang tidak taat prosedur dan melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri yakni...

Tiga Ujian MK Adili Sengketa Pilkada

Tuesday, 09 Feb 2021 16:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Bambang Widjojanto mengatakan ada tiga ujian Mahkamah Konstitusi saat mengadili sengketa pilkada. Ketiganya mendorong harapan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan perkara berbasis pada asas materiil dan penyelenggaraan pemilu...

Adili Sengketa Pilkada, MK Diharap tak Terjebak Raihan Angka

Thursday, 04 Feb 2021 11:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini meyakini Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan sikap progresif dan moderat terkait keberadaan ambang batas selisih suara dalam penanganan perselisihan hasil pilkada....

Kecurangan Fundamental, MK Diminta Kesampingkan Ambang Batas

Wednesday, 03 Feb 2021 11:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-- Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Ben Brahim-Ujang Iskandar meminta Mahkamah Konstitusi mengesampingkan penerapan ambang batas sesuai Peraturan MK No. 6 tahun 2020 karena ditemukannya...

Hadiri Sidang MK, BW Minta Pasangan Ini Didiskualifikasi

Wednesday, 27 Jan 2021 13:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bambang Widjajanto (BW) menduga telah terjadi pelanggaran aturan Pemilukada secara terstruktur, sistematis dan massif saat pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2020. Ia meminta Mahkamah...

Hakim Ingatkan Penyampaian Sengketa Pilkada tak Bertele-tele

Tuesday, 26 Jan 2021 23:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengingatkan agar pemohon maupun kuasanya menyampaikan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dengan efisien dan tidak bertele-tele.

"Dari substansi yang akan disampaikan, tolong...

MK: Permohonan Sengketa Pilkada tidak dapat Diperbaiki Lagi

Tuesday, 26 Jan 2021 20:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi mengingatkan pemohon tidak lagi dapat memperbaiki substansi permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dalam sidang pemeriksaan pendahuluan. "Pada kesempatan persidangan kali ini masih dimungkinkan dilakukan...

MA Sebut Hanya 8 Persen PK Koruptor yang Dikabulkan

Friday, 22 Jan 2021 19:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) menyebut hanya 8 persen permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan terpidana korupsi yang dikabulkan Majelis Hakim PK. Wakil Ketua MA bidang Yudisial, Andi Samsan...

Hari Ini MK Mulai Sidangkan 35 Sengketa Pilkada

Friday, 22 Jan 2021 14:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020 pada Selasa (26/1). MK akan memeriksa 35 perkara sengketa hasil...

MK Mulai Sidangkan 35 Sengketa Pilkada pada 26 Januari

Friday, 22 Jan 2021 14:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020 pada Selasa (26/1). MK akan memeriksa 35 perkara sengketa...

Kenegarawan Hakim MK Jadi Kunci Keadilan Substantif PHP

Thursday, 21 Jan 2021 17:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Mahkamah Konstitusi (MK) diharap mengurai 135 perkara penyelesaian perkara hasil pilkada (PHP) yang teregister. Diperlukan kenegarawanan hakim konstitusi dinanti untuk mengurai masalah yang terstruktur, sistematis, dan masif itu serta melahirkan...

MK Putus Perkara Perselisihan Pilkada Paling Lama 24 Maret

Thursday, 21 Jan 2021 16:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) meregistrasi 132 permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) dan akan memulai sidang pendahuluan pada 26 Januari 2021. MK mempunyai waktu 40...

MK Tolak Permohonan dari Penanam Ganja di Rumah

Friday, 15 Jan 2021 00:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diajukan penanam ganja di rumah bernama Ardian Aldiano. Ardian sebagai pemohon mendalilkan...

Ben Brahim-Ujang Iskandar Gugat Hasil Pilkada Kalteng ke MK

Friday, 08 Jan 2021 08:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasangan calon nomor urut 1 Ben Brahim S Bahat - Ujang Iskandar resmi mendaftarkan gugatan terhadap hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 2020 ke...

KPU Sampaikan Rekomendasi Diskualifikasi Paslon ke MK

Thursday, 07 Jan 2021 19:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) perihal adanya rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) atas pembatalan pasangan calon (paslon) kepala daerah. Beberapa KPU...

Peneliti: Ada Tiga Kerawanan dalam Sengketa Pilkada

Monday, 04 Jan 2021 18:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Peneliti lembaga riset Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana mengatakan, sedikitnya ada tiga kerawanan dalam tahapan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah 2020 di Mahkamah Konstitusi...

Cegah Covid-19, Sidang Sengketa Pilkada Disarankan Daring

Saturday, 02 Jan 2021 11:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti lembaga riset Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, Muhammad Ihsan Maulana, mendorong Mahkamah Konstitusi (MK) mengutamakan persidangan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPKada) secara online atau dalam...

Hasil Pilkada di 8 Daerah Papua Barat Diadukan ke MK

Tuesday, 22 Dec 2020 15:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MANOKWARI -- Hasil pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di delapan daerah, Provinsi Papua Barat, diadukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). "KPU di delapan daerah itu masing-masing sebagai termohon....

Denny Indrayana akan Daftarkan Sengketa Hasil Pilgub Kalsel

Tuesday, 22 Dec 2020 13:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemilihan gubernur Kalimantan Selatan masih menyisakan sengketa. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan Denny Indrayana-Difriadi Derajat akan mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur Kalimantan Selatan...

MK Hingga Senin Terima 114 Permohonan Perselisihan Pilkada

Tuesday, 22 Dec 2020 00:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) hingga Senin (21/12) pukul 22.00 WIB menerima sebanyak 114 permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah baik gubernur, bupati dan wali kota, secara langsung...

MK Sudah Terima 82 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada 

Monday, 21 Dec 2020 00:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hingga Ahad (20/12) sore, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menerima 82 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada 2020. Dari jumlah permohonan itu paling banyak terkait pemilihan bupati...

MK Diprediksi akan Kebanjiran Sengketa Hasil Pilkada

Friday, 18 Dec 2020 23:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti  lembaga riset Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, Muhammad Ihsan Maulana memprediksi Mahkamah Konstitusi (MK) akan menerima banyak permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan kepada daerah (pilkada). Hal...

MK Terima Perbaikan Permohonan Soal Omnibus Law

Wednesday, 16 Dec 2020 18:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menerima perbaikan permohonan yang diajukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dkk dalam gugatan omnibus law UU Cipta Kerja. Dalam permohonan perbaikannya, para pemohon...

Pasal UU Ciptaker yang Digugat KSPI, Salah Satunya Soal TKA

Wednesday, 16 Dec 2020 16:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah menyelesaikan perbaikan permohonan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang mereka ajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan berkas permohonan...

Buruh Kembali Gelar Aksi Tolak Omnibus Law di Depan MK Besok

Tuesday, 15 Dec 2020 12:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan bahwa ratusan buruh akan kembali menggelar aksi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) besok, Rabu (16/12). Aksi...

Gugatan KSPI Soal UU Cipta Kerja Disidangkan Hari Ini

Tuesday, 24 Nov 2020 12:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama sejumlah organisasi serikat pekerja....

Hakim: Permohonan Pengujian UU MK Penuh Opini dan Prasangka

Friday, 20 Nov 2020 04:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul menilai permohonan pengujian revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK) penuh opini dan prasangka. Pengujian itu diajukan sejumlah peneliti dan dosen yang tergabung dalam...

Mahkamah Konstitusi Gelar Pengujian Formil UU Cipta Kerja

Thursday, 12 Nov 2020 22:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat memimpin sidang pengujian formil UU Cipta Kerja di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (12/11/2020). MK menggelar sidang pengujian formil atas dugaan pelanggaran asas...

Salah Ketik Bukti Penyusunan UU Cipta Kerja Cacat Prosedural

Thursday, 05 Nov 2020 19:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Sejenak setelah UU Cipta Kerja diundangkan dengan diberikan identitas administratif, dengan penomoran UU Nomor 11 Tahun 2020, media sosial ramai dengan kiriman penunjukan kesalahan penulisan dalam UU tersebut....

Peringatan Hakim MK pada Sidang Perdana Gugatan UU Ciptaker

Thursday, 05 Nov 2020 17:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Ronggo Astungkoro Sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi (MK) telah dilaksanakan, Rabu (4/11). Ada...

Hakim MK Peringatkan Penggugat UU Cipta Kerja

Wednesday, 04 Nov 2020 23:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mengingatkan pemohon pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja agar berhati-hati dalam mencantumkan pasal yang dimohonkan untuk diuji. Dalam sidang...

Demo Buruh akan Iringi Langkah Uji Materi UU Cipta Kerja

Wednesday, 21 Oct 2020 16:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Arif Satrio Nugroho, Nawir Arsyad Akbar,
Amri Amrullah

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan mengajukan uji materi atau judicial review UU Cipta Kerja (Ciptaker) ke Mahkamah Konstitusi...

Ancaman SKCK, Pakar: Pembatasan Hak Hanya Milik MK

Friday, 16 Oct 2020 15:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum pidana UII Mudzakkir, mengkritik ancaman tak keluarkan SKCK bagi pelajar yang berunjuk rasa. Menurut dia, yang bisa mencabut hak para pelajar itu bukanlah kepolisian, melainkan...

Dihapusnya Pasal 59 Ayat (2) UU MK, Haruskah Dikhawatirkan?

Wednesday, 14 Oct 2020 22:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Febrianto Adi Saputro Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) telah disahkan DPR pada 5 Oktober dan telah diterima oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini. Meski para...