Vietnam Dukung Penuh Resolusi Keanggotaan Negara Palestina di PBB

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK— Wakil Tetap Vietnam untuk PBB, Duta Besar ng Hoàng Giang menegaskan bahwa Vietnam turut mensponsori dan mendukung resolusi bersejarah Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) dan mendukung keanggotaan Negara Palestina di PBB.

Berbicara pada sesi khusus darurat Majelis Umum PBB mengenai situasi Timur Tengah dan isu Palestina di New York, Giang menegaskan bahwa Vietnam berdiri berdampingan dengan Palestina dalam melaksanakan haknya yang tidak dapat dicabut untuk menentukan nasib sendiri dan mendukung pengakuan dini negara tersebut sebagai anggota penuh PBB.

Giang menunjukkan keyakinannya bahwa mengakui Palestina adalah langkah paling bermanfaat bagi solusi dua negara, menciptakan landasan bagi negosiasi yang setara antara para pihak, serta merupakan langkah penting menuju perdamaian berkelanjutan di Timur Tengah.

Dia menekankan bahwa solidaritas Vietnam dan dukungan yang tiada henti terhadap Palestina berasal dari perjuangan jangka panjang bersama demi kedaulatan, integritas wilayah, kemerdekaan dan kebebasan, serta upaya mencapai kebahagiaan bagi rakyat.

Diplomat Vietnam itu turut menyatakan keprihatinannya mengenai risiko eskalasi konflik di Gaza menjadi perang regional sembari mengutuk keras segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil penting, serta menentang segala pelanggaran kedaulatan dan integritas wilayah.

Dirinya meminta semua pihak untuk menahan diri secara maksimal, mengadakan dialog; mematuhi hukum internasional, dan Piagam serta resolusi PBB yang relevan. Kemudian juga meminta untuk menerapkan gencatan senjata segera dan permanen, melepaskan semua sandera tanpa syarat, dan memastikan pasokan barang-barang kemanusiaan tanpa hambatan.

Tak sampai di situ, dia juga menegaskan kembali dukungan Vietnam terhadap solusi dua negara dan terus mendukung peran sentral Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) dalam melaksanakan tanggung jawab bantuan kemanusiaan di wilayah tersebut.

Sebelumnya, Mesir

Sebelumnya, Mesir, Arab Saudi, dan Irak pada Jumat (10/5/2024) menyambut pengesahan sebuah resolusi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang berisi seruan untuk mempertimbangkan kembali keanggotaan Palestina di PBB.

Menteri Luar Negeri Mesir menganggap pengesahan itu sebagai langkah "historis" serta bukti penerapan sikap untuk mengakui hak-hak rakyat yang selama ini menderita karena pendudukan pihak asing selama lebih dari tujuh dekade."

Arab Saudi menyebut resolusi itu "mengungkapkan dengan jelas konsensus internasional atas hak sah rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri serta mendirikan negara merdeka berdasarkan solusi dua-negara."

Kementerian Luar Negeri Irak mengatakan pengesahan itu "membuktikan dukungan internasional yang besar bagi rakyat Palestina untuk memperoleh hak-hak mereka yang sah."

Kemenlu Irak juga menyebutkan bahwa "resolusi bersejarah itu meningkatkan hak-hak istimewa Negara Palestina di seluruh dunia."

Dengan dukungan sangat kuat, Majelis Umum PBB pada Jumat mengesahkan resolusi yang menyerukan penilaian kembali keanggotaan Palestina di PBB dan memberikan hak-hak tambahan bagi Palestina.

Resolusi itu diprakarsai Uni Emirat Arab, atas nama Kelompok Arab, dan ikut didorong Turki bersama dengan 80 negara anggota PBB.

Resolusi disahkan setelah 143 negara anggota PBB menyatakan mendukung. Sembilan negara menentang dan 25 lainnya abstain.

Resolusi tersebut berisi pernyataan "keprihatinan yang mendalam" atas veto yang digunakan oleh Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB pada 18 April.

Palestina pada 2011 menyampaikan permohonan sebagai anggota penuh PBB, namun tidak mendapat dukungan di Dewan Keamanan akibat veto Amerika Serikat. Namun, Palestina pada 2012 mendapatkan status sebagai "pengamat tetap" di PBB.

Sebagaimana diwartakan sebelumnya, sejumlah negara anggota Uni Eropa mempertimbangkan rencana untuk mengakui negara Palestina pada 21 Mei, menurut laporan lembaga penyiaran publik Irlandia, RTE, pada Rabu (8/5/2024).

Laporan itu mengatakan Irlandia, Spanyol, Slovenia, dan Malta mengintensifkan koordinasi untuk bersama-sama mengakui negara Palestina.

Dalam pernyataan bersama pada 22 Maret, mantan Taoiseach (Perdana Menteri) Irlandia Leo Varadkar dan koleganya dari Spanyol, Malta, dan Slovenia mengatakan bahwa mereka telah membahas kesiapan mereka untuk mengakui Palestina sebagai negara.

Mereka mengatakan akan melakukannya jika pengakuan tersebut dapat memberikan kontribusi positif dan "situasinya tepat".

Pada 6 Mei, Perdana Menteri Irlandia Simon Harris dikabarkan telah berbicara dengan PM Spanyol Pedro Sanchez melalui telepon. Mereka membahas situasi yang memburuk di Timur Tengah.

Laporan RTE juga mengatakan Tanaiste (Wakil PM) Irlandia Micheal Martin mengatakan dalam pertemuan Partai Hijau bahwa Irlandia akan melakukan intervensi dalam kasus genosida di Mahkamah Internasional.

Hal itu dilakukan segera setelah Afrika Selatan mengajukan kasus substantif yang diperkirakan akan dilakukan pada Oktober.

Dia juga mengatakan bahwa Irlandia mendorong Komisi Eropa untuk memberikan tanggapan terhadap surat dari Irlandia dan Spanyol, yang meminta agar Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Israel ditinjau kembali.

Lebih dari tujuh bulan sejak Israel melancarkan perang terhadap kelompok perlawanan Palestina Hamas, sebagian besar wilayah Jalur Gaza hancur dan lebih dari 34.800 warga Palestina telah kehilangan nyawa.

Serangan-serangan Israel juga telah membuat 85 persen penduduk di wilayah kantong Palestina itu terpaksa mengungsi di tengah kelangkaan pasokan makanan, air bersih, dan obat-obatan yang menyengsarakan, menurut PBB.

Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional. Putusan sela pada Januari menyatakan bahwa Israel melakukan genosida di Gaza.

Putusan sela itu juga memerintahkan Israel untuk menghentikan aksi genosidanya dan mengambil tindakan yang menjamin bahwa bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza.