OPM Sebut Paniai Zona Perang dengan TNI-Polri, Masyarakat Justru Mengaku Aman

REPUBLIKA.CO.ID, PANIAI — Masyarakat di Paniai, Papua Tengah membantah klaim sepihak dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang melabeli wilayah tersebut menjadi zona peperangan dengan TNI-Polri saat ini. Tokoh pemuda masyarakat Paniai, Thomas Tebai menilai, penyampaian oleh kelompok separatis tersebut meresahkan.

Sebab, dikhawatirkan bisa memicu resesi sosial dan keamanan bagi masyarakat di wilayah setempat. “Kalau klaim yang dikatakan oleh teman-teman TPNPB-OPM tentang Paniai ini daerah militer, atau dikatakan zona peperangan, itu hanya klaim pribadi mereka saja. Karena sampai saat ini, kami di Paniai, masih dalam kondsisi yang aman-aman saja,” kata Thomas saat dihubungi Republika.co.id dari Jakarta, Kamis (18/4/2024).

Thomas mengatakan, beberapa hari terakhir, di Paniai, memang ada dua peristiwa yang mengancam situasi sosial dan keamanan di wilayah itu. Yaitu peristiwa penembakan yang menewaskan Dandim 1703-04/Aradide, Letda Oktovianus Sogolrey, Rabu (10/4/2024). Lalu satu peristiwa menyusul kejadian penikaman tukang ojek di Pelabuhan Aikai pada Selasa (16/4/2024).

Peristiwa pertama diakui pelakunya oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)-OPM. Adapun kejadian penikaman, kepolisian sampai hari ini melabeli peristiwa tersebut dilakukan oleh kelompok orang tak dikenal (OTK).

Thomas mengatakan dari dua peristiwa tersebut, masyarakat bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Paniai sudah mendatangi pejabat (Pj) Bupati dan Sekretaris Daerah (Sekda) untuk mengantisipasi dampak gejolak di masyarakat. Beberapa hari setelah pertemuan tersebut, muncul yang disebut klaim sepihak dari TPNPB-OPM terkait menyampaikan tentang Paniai sebagai wilayah atau zona peperangan dengan TNI-Polri.

Zona perang hoaks...

TPNPB-OPM juga menuding TNI-Polri melakukan pengerahan pasukan dalam jumlah besar untuk menyerbu kelompok separatis bersenjata atas penembakan Letda Oktavianus. Pun disampaikan juga tentang adanya eksodus orang asli Papua (OAP) dan pendatang ke wilayah-wilayah aman dari peperangan TNI-Polri dengan TPNPB-OPM. 

“Klaim teman-teman TPNPB-OPM itu, kami masyarakat di Paniai, kami bisa bilang itu hoaks atau itu klaim sepihak saja,” ujar Thomas.

Karena kata Thomas, sampai dengan saat ini (18/4/2024), tak ada terlihat adanya pengerahan militer secara masif yang tampak. Pun juga kata Thomas, tak ada muncul pergerakan pasukan TNI yang menunjukkan adanya situasi yang kegentingan.

“Aktivitas masyarakat masih seperti biasa, tidak ada sesuatu yang mencurigakan, juga tidak ada pergerakan-pergerakan, baik dari TPNPB-OPM ataupun TNI yang menunjukkan mungkin seperti membalas. Sampai hari ini, kami melihat tidak ada,” kata Thomas.

Adanya informasi yang menyebutkan eksodus OAP, dan pendatang, pun menurut Thomas tak benar. Karena Thomas menyampaikan, di Paniai, pasar, maupun toko-toko yang menjual kebutuhan masyarakat, masih lancar beraktivitas sampai malam hari.

“Kan di Paniai ini, pasar-pasar didominasi oleh pedagang (warga) pendatang toh. Mereka masih buka sampai (jam) sepuluh-sebelas malam. Kalau diketok pintunya untuk kita beli (belanja) juga mereka masih buka. Kalau mereka keluar (eksodus), sudah pasti kami tidak bisa belanja kebutuhan. Dan sampai hari ini, kami bersama mereka masih tetap di Paniai,” kata Thomas.

Kewajiban aparat jaga keamanan...

Thomas memang mengakui, peristiwa yang menewaskan Danramil Letkol Oktavianus, dan penikaman yang terjadi di Pelabuhan Aikai membuat aparat keamanan terlihat meningkatkan pola keamanan dengan memperbanyak patroli. Akan tetapi, kata dia, hal tersebut tak menunjukkan situasi yang disebut kelompok separatis sebagai daerah militer, atau wilayah peperangan.

“Memang patroli-patroli itu ada. Tetapi itu kepolisian yang memang menjaga ketertiban, dan keamanan masyarakat. Dan itu memang kewajiban mereka. Tetapi, kalau militer, atau TNI, kami lihat tidak ada pengerahan, atau yang menunjukkan adanya peperangan,” tutur Thomas.

Meskipun begitu, Thomas melanjutkan, masyarakat, bersama FKUB, sudah meminta kepada Pj Bupati, maupun kepada Sekda Paniai, agar mempertemukan dengan Danramil yang baru dan Kapolres. Tujuannya kata dia, masyarakat ingin mendengar langsung dari otoritas militer dan keamanan sipil tertinggi di wilayah tersebut tentang status situasi Paniai pascapernyataan OPM tentang zona perang tersebut.

Penyampaian langsung dari militer dan kepolisian itu, kata Thomas, sebagai jaminan dari TNI-Polri terkait keamanan masyarakat. “Kami bersama-sama FKUB, kemarin sudah membikin surat pernyataan juga, kami minta agar Pak Dandim, dan Pak Kapolres memberikan jaminan keamanan kepada kami. Dan kami ingin mendengar langsung dari TNI-Polri, apakah memang kondsisi yang aman sekarang ini, akan tetap aman seperti ini, atau nanti apakah memang ada seperti tindakan, seperti operasi militer (untuk) pengejaran, atau penangkapan pelaku-pelaku penembakan itu,” kata Thomas.

Menurut dia, pernyataan resmi dari TNI-Polri tersebut penting bagi masyarakat untuk mengambil keputusan tentang keselamatan diri. Kodam XVII/Cenderawasih pun membantah adanya pengerahan ataupun penambahan pasukan dalam jumlah besar, khusus operasi militer untuk meladeni perang dari kelompok separatis bersenjata di wilayah Paniai.

Pengejaran pelaku pembunuhan...

Kapendam Cenderawasih Letkol Candra Kurniawan mengatakan, situasi keamanan di Paniai memang meninggi pascaserangan OPM yang menewaskan Danramil 1703-04/Aradide. Tetapi, situasi keamanan di wilayah tersebut, masih tetap dalam status normal tanpa adanya gerakan, maupun pergeseran, ataupun penambahan pasukan sebagai respons militer.

“Tidak ada penambahan, dan pengerahan pasukan TNI di Paniai,” kata Letkol Candra kepada Republika.co.id, Rabu (17/4/2024).

“Yang ada adalah hanya berupa patroli-patroli keamanan biasa untuk memastikan keamanan masyarakat di wilayah tersebut,” tutur Letkol Candra menambahkan.

Di Jakarta Markas Besar (Mabes) TNI, pun mengaku tak pernah melabeli wilayah Paniai, sebagai kawasan perang, atau zona operasi khusus militer. Kapuspen Mabes TNI Mayor Jenderal (Mayjen) Nugraha Gumiliar mengatakan, yang terjadi saat ini di Paniai adalah upaya bersama TNI dan Polri untuk mengejar dan menangkap pelaku penembakan Letda Oktovianus.

“Istilah (Paniai sebagai wilayah perang), terserah OPM saja. TNI dan Polri saat ini fokus mengejar pelaku penembakan Danramil Aradide,” kata Mayjen Nugraha saat dihubungi Republika.co.id di Jakarta, pada Rabu (17/4/2024).

Ia memastikan, pelaku penembakan Letda Oktovianus adalah OPM. Pun kelompok seperatis bersenjata itu, sudah mengaku bertanggung jawab. Karenanya, kata Mayjen Nugraha, TNI dan Polri sebagai otoritas keamanan, dan penegakan hukum, memastikan akan menagih tanggung jawab OPM.

“Paniai adalah daerah yang ditengarai salah-satu tempat di mana OPM melakukan aksinya. Dan TNI bersama-sama Polri terus memburu OPM yang bertanggung jawab atas gugurnya Danramil Aradide beberapa waktu lalu,” kata Mayjen Nugraha.