Media Israel Selalu Kaitkan Indonesia Punya Hubungan Diplomatik dengan Zionis, Ada Apa?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pekan ini, sebuah media Israel membuat kabar menghebohkan. Dilansir dari laman Jewishinsider.com, Israel dan Indonesia dikabarkan berencana mengumumkan pembentukan hubungan diplomatik pada Oktober 2023. 

Namun menurut pemberitaan tersebut, rencana pembentukan hubungan diplomatik tertunda karena perang di Gaza. Informasi tersebut berdasarkan sumber yang terlibat dalam negosiasi.

Sumber tersebut juga menyebutkan bahwa Menteri Luar Negeri Israel saat itu yakni Eli Cohen dan Presiden Indonesia Joko Widodo telah menyetujui draf final kesepakatan untuk pertukaran kantor dagang.

Dari pemberitaan tersebut juga disebutkan bahwa Andi Widjajanto serta Direktur Jenderal Kemenlu dan salah satu pemain kunci Israel, Ronen Levy bertemu di Yerusalem pada September. Pertemuan itu juga dihadiri Dan Shapiro, yang saat itu menjabat sebagai penasihat senior Departemen Luar Negeri AS untuk integrasi regional. Mereka bertemu untuk merampungkan naskah perjanjian tersebut.

Istana telah membantah rumor tersebut. Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana menampik kabar bahwa Indonesia berencana menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Israel. 

"Terkait pemberitaan yang diangkat oleh https://jewishinsider.com/2024/02/israel-indonesia-normalization-state-department/, yang menyebutkan bahwa Indonesia memiliki rencana untuk menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Israel. Disampaikan pernyataan sebagai berikut: Informasi yang disampaikan itu sama sekali tidak benar," kata Ari dalam keterangannya, Kamis (29/2/2024).

Ari juga membantah kabar bahwa Presiden Jokowi mengirim utusan khusus untuk berbicara dengan Israel terkait rencana tersebut. Ari menyebut bahwa Presiden hanya menugaskan Menteri Luar Negeri untuk semua urusan yang terkait hubungan luar negeri.

"Tidak benar Presiden sampai mengirim utusan khusus untuk berbicara dengan Israel. Untuk urusan Luar Negeri, Presiden menugaskan pada Menlu atau atas koordinasi dengan Menlu," ujarnya.

Kabar bahwa Indonesia disebut-disebut akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel buka kali pertama.  Pada Desember 2020, media Israel mengaitkan dua negara yakni Oman dan Indonesia akan memperbaikin hubungan diplomatik dengan Israel.

Sumber diplomatik mengatakan kepada The Jerusalem Post bahwa Indonesia dan Oman adalah negara yang paling mungkin menjalin hubungan dengan Israel.

Sumber yang tidak disebutkan jati dirinya itu mencatat bahwa pekerjaan atas nama normalisasi dengan negara-negara tersebut berada pada tahap yang lebih maju daripada dengan negara lain. Oman memiliki hubungan tingkat rendah dengan Israel dari 1994-2000.

The Jerusalem Post melaporkan Indonesia tidak pernah memiliki hubungan dengan Israel, meski memiliki hubungan terselubung, kontak perdagangan tingkat rendah, dan hubungan antara para pemimpin negara. Namun kabar tersebut telah dibantah oleh Pemerintah RI. 

Israel punya alasan tersendiri mengatapa ingin memiliki hubungan dengan Indonesia. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pernah  menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat penting. Karena itu, mereka berkeinginan untuk meningkatkan hubungan diplomatik dengan Indonesia. 

"Indonesia adalah sangat-sangat penting untuk kami. Negara yang sangat penting," ujarnya dalam konferensi internasional wartawan Kristen, seperti yang dikutip dari The Times of Israel.

"Penduduk Indonesia lebih dari 200 juta orang. Ada Muslim. Ada puluhan juta warga Kristen. Kita ingin melihat mereka ke sini. Kita ingin memiliki hubungan luar biasa dengan mereka."

Sikap Tegas Indonesia 

Selama ini Indonesia menjadi salah satu negara terdepan yang membela Palestina. Berulangkali lobi dan kecaman dilancarkan oleh Jakarta untu mengecam ulah kejam zionis, termasuk serangan ke Gaza yang sudah berlangsung sejak Oktober 2024.

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi telah memberikan pernyataan lisan di Mahkamah Internasional (ICJ) tentang status dan konsekuensi hukum pendudukan Israel atas Palestina, Jumat (23/2/2024). Dalam pernyataannya, Retno menyoroti kekejaman yang terus dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina tanpa mempedulikan aturan hukum internasional.

Dalam persidangan di ICJ, Retno tampil menggunakan kain tradisional Palestina, keffiyeh, yang diselendangkan pada lehernya. Keffiyeh diketahui telah menjadi simbol perlawanan Palestina. Dalam pernyataan pembukanya, Retno segera mengangkat krisis di Jalur Gaza. 

“Kita semua telah menyaksikan bencana kemanusiaan yang sedang berlangsung di Gaza dan eskalasi yang terjadi di seluruh wilayah tersebut, yang semakin menguatkan seruan global untuk mengatasi akar permasalahannya: pendudukan ilegal Israel di Palestina. Pendudukan Israel yang melanggar hukum serta kekejamannya harus dihentikan, dan hal ini tidak boleh dinormalisasi atau diakui,” kata Retno di hadapan panel hakim ICJ. 

Dia menekankan, Israel tidak memiliki niatan untuk menghormati dan mematuhi kewajiban hukum internasionalnya. “Perdana Menteri (Israel) Benjamin Netanyahu bahkan berkata, saya kutip, ‘Tidak ada seorang pun yang akan menghentikan kami, baik Den Haag (ICJ), maupun pihak lain’,” ujar Retno.

Menurut Menlu, pernyataan Netanyahu tercermin dalam tindakan Israel di Gaza. “Rupanya, kematian hampir 30 ribu jiwa tidaklah cukup bagi Israel, karena negara ini hampir melancarkan serangan lagi terhadap Rafah, yang pernah menjadi satu-satunya pintu gerbang bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan jiwa ke Gaza,” ucapnya.