Akan Usung Siapa di Pilgub DKI Jakarta 2024? Ini Jawaban PKS
PKS harus berkoalisi dengan parpol lain untuk mengusung calon di Pilgub DKI Jakarta.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku belum fokus membahas Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024. Hal itu meskipun saat ini sudah mulai bermunculan beberapa nama yang diisukan bakal diusung sejumlah partai politik (parpol) untuk maju di Pilkada DKI.
"Kami masih fokus mengawal suara presiden dan caleg-caleg kami. Belum membahas tentang Pilgub," kata Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta Abdul Aziz, Selasa (27/2/2024).
Kendati belum fokus Pilgub DKI, Aziz menyebut pihaknya terbuka untuk kemungkinan berbagai opsi mengenai langkah koalisi dengan parpol lain dalam mengusung gubernur nantinya.
Diketahui, saat ini PKS memiliki 16 suara di DPRD DKI Jakarta. Sementara berdasarkan ketentuan normal yang berlaku, syarat parpol mendaftarkan paslon harus memenuhi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD. Adapun jumlah kursi DPRD DKI adalah 106 kursi, sehingga PKS tidak memenuhi untuk mencalonkan gubernur sendirian.
"Semua opsi dan koalisi sangat mungkin dilakukan karena kursi PKS di DKI belum cukup untuk mencalonkan gubernur sendiri," ujarnya.
Kemudian, saat disinggung calon-calon yang berpotensi diusung, pihaknya belum bisa memastikan. Termasuk munculnya nama Anies Baswedan, eks Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 yang saat ini tidak berada di posisi unggul dalam Pilpres 2024.
Aziz menyampaikan bahwa PKS masih optimistis bahwa Anies bakal memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Pihaknya meyakini bahwa pilpres tidak hanya berjalan satu putaran.
"InsyaAllah Pak Anies akan menang dan jadi Presiden RI di putaran kedua," ujarnya.
Berbeda dengan PKS, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan partainya sudah mempersiapkan dua kader yakni Ridwan Kamil dan Ahmed Zaki Iskandar untuk maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta “Dua-duanya sudah diberi surat Golkar, penugasan untuk pilkada (DKI Jakarta),” kata Airlangga yang juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian dijumpai di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/2/2024).
Airlangga mengatakan, keduanya dipersiapkan partai saat ini, karena keduanya sudah membantu meningkatkan suara Golkar di Pemilu 2024. Namun terkait siapa yang akan benar-benar maju, bergantung pada hasil survei terakhir terkait kedua nama itu.
“Nanti mengerucut dan akan dipilih dalam forum khusus (Golkar) sesuai jadwal pilkada,” kata dia.
Baliho eks Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang menginformasikan dirinya on the way (OTW) alias dalam perjalanan ke Jakarta belakangan menjadi perbincangan publik dan viral di media sosial. Baliho itu dilihat sebagai pesan pria yang kerap disapa RK itu akan berlaga di Pilgub Jakarta.
”Terima kasih atas dukungan dan antusiasme masyarakat. Namun saya harap masyarakat bersabar. Mohon tunggu di 29 Februari 2024,” kata RK kepada wartawan, Senin (26/2/2024).
Meski belum pasti, apabila benar mantan Wali Kota Bandung tersebut akan berlaga di Pilgub Jakarta, dirinya sudah mengantongi sejumlah modal, mulai dari sudah mengantongi rekomendasi dari partai hingga teranyar berhasil memenangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Jawa Barat.
Terkait rekomendasi partai, RK mengaku pasca-Pemilu 2024 dirinya tak hanya ditugaskan maju di Pilgub Jabar. Dia juga mendapat rekomendasi untuk maju di Pilgub DKI Jakarta dari Partai Golkar. Menurut dia, ada dua pucuk surat tugas yang dia terima dari DPP Golkar ketika itu.
"Saya itu mendapatkan dua surat penugasan (dari DPP Golkar) satu di Jabar, dua di DKI, jadi suratnya dua," kata dia di GOR C-Tra Arena, Bandung, Kamis (23/11/2023) lalu.
Jadwal pelaksanaan pemilihan gubernur telah diatur dalam Pasal 201 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada).
Dalam pasal itu, disebutkan bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada November 2024. Terkait pilkada tahun ini, Komisi II DPR RI telah mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bawaslu RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.
Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu lantas menyepakati pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak dilaksanakan pada 27 November 2024.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, memprediksi akan terjadi perang bintang pada Pilgub DKI Jakarta pada 2024 ini. Dedi bahkan memprediksi akan terjadi 'perang saudara' di Golkar memperebutkan tiket calon gubernur DKI Jakarta.
"Jakarta cukup menarik banyak peminat, hampir semua partai papan tengah miliki tokoh potensialnya masing-masing, bahkan Golkar sendiri di mana Ridwan bernaung miliki tokoh yang juga banyak, semisal ketua DPD Golkar DKI Jakarta, A. Zaki Iskandar dan Golkar sendiri belum tentu bisa mengusung kandidat Gubernur," kata Dedi, Jumat (23/2/2024).
Selain dua nama tersebut, di Partai Nasdem ada Ahmad Sahroni yang juga cukup menarik karena miliki elektabilitas menonjol di DKI Jakarta. Kemudian PKS punya Mardani Ali Sera yang juga menonjol, bahkan dari sisi partai PKS justru lebih berpeluang usung Gubernur dibanding Parpol lain.
Kemudian lanjut Dedi, PDIP bisa saja usung tokoh lama seperti Basuki Tjahaja Purnama, atau Rismaharini. PPP juga bisa saja usung Sandiaga Uno. Di mana Sandi merupakan mantan Wagub DKI selama kurang lebih 2 tahun pada 2017-2019 lalu.
"Di luar Parpol, masih ada Anies Baswedan, bagaimanapun Anies tetap miliki momentum," ujar Dedi.
Adapun, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, mengatakan mulai banyak tokoh yang ancang-ancang maju di Pilkada DKI 2024 ini bukanlah sesuatu yang mengherankan. Menurut Ujang, menjadi Gubernur DKI akan menjadikan nilai tawar seorang pemimpin jadi lebih tinggi daripada kepala daerah lainnya.
Di mana dalam tiga Pilpres terakhir yakni 2014, 2019, 2024 selalu ada yang memiliki rekam jejak sebagai mantan gubernur dan mantan wakil gubernur DKI Jakarta.
"DKI kan bergengsi, DKI punya magnet tersendiri, oleh karena itu menjadi gubernur DKI itu diperebutkan oleh banyak figur, banyak tokoh. Karena gubernur DKI itu jadi batu loncatan untuk menjadi capres," kata Ujang, Jumat (23/2/2024).
Menjadikan posisi Gubernur DKI sebagai batu loncatan untuk menjadi capres dilakukan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo. Ia maju di Pilkada DKI 2012 lalu. Baru dua tahun menjabat Jokowi maju di Pilpres 2014 karena menjadi Gubernur DKI membuat elektabilitas Jokowi tinggi. Pada akhirnya Jokowi terpilih menjadi presiden dua periode.
Berikutnya pada 2019, giliran Sandiaga Uno yang saat itu menjabat wakil gubernur DKI maju di Pilpres. Sandiaga maju menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Namun kala itu Prabowo-Sandi kalah. Teranyar adalah Anies Baswedan yang memiliki elektabilitas tinggi karena menjabat Gubernur DKI selama lima tahun.
"Siapa pun yang punya kapasitas silakan bersaing untuk Pilkada DKI. Soal nanti kalah menang, warga Jakarta memilih atau tidak, itu urusan lain," ucap Ujang.