Mundurnya Mahfud Dinilai Buka Jalan Bagi AHY Jadi Menteri Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrian Fachri, Dessy Suciati Saputri, 

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic), Ahmad Khoirul Umam, memprediksi Partai Demokrat akan masuk ke dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pascamundurnya Mahfud MD dari kursi Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Sinyal itu menurut Khoirul terlihat ketika beberapa hari sebelum Mahfud mundur, ada pertemuan antara Jokowi dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Yogyakarta akhir pekan kemarin.

"Dengan kalkulasi ini, pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Yogyakarta beberapa hari lalu, bisa saja menjadi sinyal bagi Jokowi untuk menggelar karpet biru bagi masuknya AHY di posisi Menteri di pemerintahan Jokowi saat ini," kata Khoirul, Rabu (31/1/2024).

Khoirul menyebut kekosongan kursi Menko Polhukam pascamundurnya Mahfud, tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Jika melihat dinamika politik mutakhir yang berkembang, menjadi urgen dan relevan bagi Presiden Jokowi, kata dia, akan menarik Partai Demokrat ke dalam struktur pemerintahan.

Karena menurut dia, Jokowi perlu menambah awak di pemerintahan untuk mengantisipasi jika isu mundurnya sejumlah menteri kian mengancam  stabilitas pemerintahannya. Selain itu lanjut Khoirul, Jokowi tidak lagi punya beban untuk mengajak Demokrat masuk di pemerintahan, setelah beberapa kesempatan sebelumnya diveto oleh Megawati untuk tidak memasukkan Demokrat ke dalam pemerintahan.

Khoirul menambahkan saat ini publik akan menantikan gebrakan dari PDIP untuk menarik kader-kadernya dari kabinet. Karena ia melihat keputusan Mahfud untuk mundur ini juga  merepresentasikan sikap PDIP yang saat ini kian  lantang menyatakan perang terbuka pada Jokowi.

"Pertanyaan selanjutnya, jika keputusan Mahfud mundur direstui Ketum PDIP Megawati, lalu apakah tujuh pos menteri dan Wakil Menteri PDIP di kabinet Jokowi saat ini juga akan diminta mundur, ataukah tetap diarahkan untuk bertahan di pemerintahan Jokowi? Jika ternyata PDIP memilih membiarkan para Menteri dan Wakil Menterinya bertahan di pemerintahan, hal itu mengindikasikan terjadinya inkonsistensi sikap politik PDIP," ujar Khoirul.

Presiden Jokowi diketahui bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Yogyakarta pada Ahad (28/1/2024) pagi. Pertemuan Jokowi dengan AHY ini melengkapi pertemuannya dengan sejumlah ketua umum partai politik pendukung pasangan calon 02 Prabowo-Gibran. Beberapa minggu lalu, Jokowi juga telah bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, kemudian Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief membenarkan pertemuan Presiden Jokowi dengan AHY. Menurut Andi Arief, pertemuan keduanya digelar karena sedang bersamaan melakukan kegiatan di Yogyakarta.

"Bisa. Kebetulan ada agenda Pak Jokowi di Yogya dan AHY berkegiatan di Yogya dan Semarang," kata Andi saat dihubungi Republika, Ahad (28/1/2024).

Menurut Andi, dalam pertemuan itu, Jokowi dan AHY hanya melakukan diskusi biasa. Andi membantah keduanya membahas soal strategi pemenangan pasangan calon 02 dalam pertemuan itu.

"Nggak. Bertemu berdiskusi biasa. Silaturahmi biasa," ujar dia.

Selain itu, Andi juga menyebut keduanya tidak membahas mengenai kabinet. Menurut dia, baik AHY maupun Jokowi saling memahami posisi Demokrat saat ini yang berada di luar pemerintahan. Sedangkan dukungan Demokrat terhadap pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka merupakan hal yang berbeda.

"Tidak bicara kabinet dan lain-lain. Pak Jokowi dan AHY saling memahami posisi saat ini Demokrat berada di luar pemerintahan dan saat ini bergabung dengan 02. Dua hal yang berbeda," jelas dia.

Menurut AHY, pertemuan antara dirinya dan Jokowi membahas mengenai isu kebangsaan dan juga persiapan pemilu agar berjalan aman, damai, dan demokratis. "Usai bersepeda dan sarapan bersama Bapak Jokowi, kami banyak berdiskusi membahas isu-isu kebangsaan dan tentu terkait kesiapan Pemilu agar berjalan dengan aman, damai dan demokratis," ujar AHY dalam siaran pers yang diterima, Ahad (28/1/2024).

“Pagi hari ini saya berolahraga dengan bersepeda bersama Bapak Presiden Jokowi di Daerah Istimewa Yogyakarta, sambil menikmati suasana Jogja yang begitu menyenangkan,” ucap AHY, menjelaskan.

AHY pun mendoakan Jokowi agar diberikan kelancaran dalam menuntaskan masa jabatannya sebagai Presiden dan memimpin bangsa Indonesia. “Sehat selalu Pak Jokowi. Semoga senantiasa dikaruniai kelancaran untuk menuntaskan masa pengabdian ini,” kata AHY.

Terkait pengganti Mahfud, Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana menyampaikan akan menunggu arahan dari Presiden Jokowi terlebih dahulu. Jokowi pun belum menerima secara resmi surat permohonan pengunduran diri dari Mahfud.

“Mekanismenya kan setelah disampaikan, ketika bapak presiden memberikan persetujuan tentu ada keppres-nya juga untuk pemberhentian. Dan selanjutnya menunggu arahan presiden mengenai pengisian posisi Menkopolhukam,” kata Ari di gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu.

Menurutnya, penunjukan Menko Polhukam baru pengganti Mahfud MD akan dilakukan secepatnya. Sehingga dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenko Polhukam bisa dipastikan berjalan baik, tanpa menunggu proses pemilu berakhir.

“Secepatnya dong, kalau roda kepemimpinan dan juga dalam pelaksanaan tugas kemenko harus ada yang harus apa Plt menko yang menjalankan itu atau itu kan harus jalan, jadi tidak menunggu pemilu berakhir,” ujar dia.

Saat ditanya apakah nanti pengganti Mahfud MD akan berasal dari tokoh parpol atau profesional, Ari enggan menjawabnya. “Ya pak menko saja belum menyampaikan suratnya, kita sudah berpikir soal pengganti,” kata dia.

Ia menegaskan, keputusan Mahfud MD tersebut harus dihormati. Menurutnya, sikapnya untuk mengikuti tata krama pengunduran diri dari jabatan menteri pun juga sangat baik. Sebab proses pengunduran diri Mahfud tidak hanya disampaikan melalui surat saja, namun juga akan menghadap langsung ke Presiden Jokowi.

“Ini sebuah tata krama ketimuran yang memang harus kita jaga dan kita hormati ketika beliau ditunjuk oleh presiden menjadi menkopolhukam dengan terhormat, tentu berhentinya juga dengan hormat. Itu saya kira sebuah hal yang perlu kita hargai dan hormati. Dan kita belum bicarakan soal pengganti,” jelas Ari.