Curiga Ada Pihak Ketiga Memancing di Air Keruh, Hasto: Lima Kader PDIP Tetap di Kabinet

Soal akan mundurnya Mahfud MD, Hasto sebut untuk beri contoh kandidat lain.

Republika/Nawir Arsyad Akbar
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto usai perayaan HUT ke-77 Megawati Soekarnoputri, di halaman kediaman Megawati, Jakarta, Selasa (23/1/2024).
Rep: Nawir Arsyad Akbar Red: Teguh Firmansyah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa kader partainya yang berada dalam Kabinet Indonesia Maju akan menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai menteri. Sebab, ia menyinggung adanya pihak ketiga yang ingin memperkeruh suasana saat ini.

Diketahui, sejumlah kader PDIP menempati sejumlah kursi menteri dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mulai dari Pramono Anung, Yasonna H Laoly, Tri Rismaharini, Abdullah Azwar Anas, dan Bintang Puspayoga.

"Menteri-menteri dari PDI Perjuangan fokus. Agar apa? agar tidak instabilitas politik, agar tidak ada pihak-pihak ketiga yang mengail di air keruh, dan kami percaya bahwa rakyat akan mampu menentukan pemimpin yang terbaik," ujar Hasto kepada wartawan.

Adapun terkait rencana mundurnya Mahfud MD, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu ingin memberikan contoh kepada menteri lain yang menjadi calon presiden (capres). Agar tidak memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan elektoralnya.

"Pernyataan dari Pak Presiden juga kami perhitungkan sebagai salah satu faktor yang nantinya akan berpadu dengan faktor-faktor yang lainnya," ujar Hasto.

"Intinya Prof Mahfud betul-betul ingin menunjukkan bahwa kekuasaan itu untuk rakyat, maka beliau pada saat debat keempat sudah menyampaikan sinyal dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Pak Presiden Jokowi," sambungnya.

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud mengaku sudah berdiskusi dengan Ganjar Pranowo terkait posisinya sebagai Menkopolhukam di Kabinet Indonesia Maju. Pada momentum yang tepat, ia mengaku akan mengundurkan diri dari jabatan tersebut.


Baca Juga

Salah satu pertimbangannya adalah untuk mencegah konflik kepentingan atau conflict of interest dari posisinya sebagai menteri dan cawapres. Meskipun terdapat peraturan pemerintah (PP) yang tak melarang menteri, gubernur, hingga walikota untuk mundur jika berkontestasi pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Ia akan mengundurkan diri secara resmi kepada Jokowi. Namun untuk saat ini, terdapat sejumlah tugas yang harus diselesaikan sebelum ia menarik diri dari Kabinet Indonesia Maju.

"Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong playu (lari meninggalkan), pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi di mana saya sudah bersepakat untuk melakukan itu pada saatnya," ujar Mahfud.

 
Berita Terpopuler