Dunia Bereaksi Sikapi Penolakan Netanyahu Atas Solusi Dua Negara

REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS – Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi mengecam "agenda rasis radikal" Pemerintah Israel yang menolak tekanan dunia untuk menerapkan solusi dua negara usai perang di Gaza berakhir. Kecaman ini disampaikan dalam pertemuan dengan menteri luar negeri Uni Eropa di Brussels.

"Satu-satunya keluar dari penderitaan ini adalah solusi dua negara, mereka menolak seluruh masyarakat internasional dan sudah waktunya dunia untuk bertindak," kata Safadi seperti dikutip Aljazirah, Senin (22/1/2024).

Di pertemuan yang sama Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan menteri-menteri luar negeri Uni Eropa akan berusaha meraih solusi dua negara bagi Israel dan Palestina dalam pertemuan di Brussels. Ia mengatakan, Uni Eropa mendukung inisiatif tersebut.

"Apa yang ingin kami lakukan adalah membangun solusi dua negara, jadi mari membicarakannya," kata Borrell.

Ia memberitahu Israel, "perdamaian dan stabilitas tidak bisa dibangun dengan cara militeristik". Ia menambahkan, situasi di Jalur Gaza "tidak bisa lebih buruk lagi".

"Jelas cara Israel mencoba menghancurkan Hamas salah. Sejak sekarang saya tidak akan berbicara mengenai proses perdamaian, tapi saya ingin proses solusi dua negara," tegas Borrel.

"Solusi lain apa yang mereka pikirkan? Untuk membuat semua rakyat Palestina pergi? Membunuh mereka semua?" tambahnya.

Sementara itu sebelum berangkat ke pertemuan tersebut Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock mengatakan solusi dua negara "satu-satunya solusi" untuk konflik Israel-Palestina.

"Mereka yang mengatakan tidak ingin mendengar solusi itu tidak membawa alternatif lain.  

Sebelumnya dalam menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Duta Besar Cina untuk PBB Zhang Jun mendesak "langkah konkret" menuju solusi dua negara termasuk keanggotaan penuh Palestina di PBB. Pada Desember lalu Zhang mengatakan "sudah cukup" ketika ditanya apa pesannya pada negara yang menentang gencatan senjata di Gaz  

Baca juga: 5 Pilihan Doa Ini Bisa Jadi Munajat kepada Allah SWT Perlancar Rezeki

Pernyataan itu ia sampaikan setelah Beijing menegur Washington yang memveto resolusi Dewan Keamanan PBB untuk menyerukan gencatan senjata. Cina mengatakan keputusan Amerika Serikat (AS) "mengecewakan dan disesalkan."

Pada Sabtu (20/1/2024) Netanyahu menolak pernyataan Biden mengenai pendirian negara Palestina setelah perangnya di Gaza berakhir. Sudah lama AS memegang komitmen solusi dua negara untuk mengakhiri perang Israel-Palestina. Dalam pernyataan Sabtu lalu Netanyahu kembali mengulang penolakannya pada pendirian negara Palestina.

Netanyahu mengatakan ia dengan tegas menentang “tekanan internasional dan internal” untuk mengubah posisi ini dan akan terus melakukannya. “Desakan saya adalah hal yang selama bertahun-tahun menghalangi pembentukan negara Palestina yang akan menimbulkan bahaya nyata bagi Israel,” katanya.  

Juru bicara...

Juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeineh, pada Sabtu, menekankan bahwa sudah waktunya bagi Amerika Serikat untuk mengakui Negara Palestina dan bukan hanya berbicara tentang solusi dua negara. 

Pernyataan Abu Rudeineh itu menanggapi pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, baru-baru ini yang menolak pembentukan negara Palestina. 

Melalui siaran pers jubir itu menyatakan bahwa “Pemerintah Israel tidak tertarik pada perdamaian dan stabilitas dan terus menolak mengakui kenyataan bahwa perdamaian mustahil tercapai tanpa pembentukan negara Palestina yang merdeka, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya berdasarkan perbatasan 4 Juni 1967."

Dia menunjukkan bahwa “resolusi Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB serta konsensus internasional telah memberi Palestina status negara pengamat di PBB. Bendera Palestina telah dikibarkan sejajar dengan bendera negara-negara lain yang telah mengakuinya".

“Rakyat Palestina enggan mengkompromikan hak-hak sah mereka, termasuk [hak mereka atas] Yerusalem dan sejumlah situs suci lainnya serta hak mereka atas pembentukan negara Palestina yang merdeka, tak peduli berapa lama prosesnya,” kata Abu Rudeineh menegaskan.

Sebelumnya, Rudeineh, pada Kamis (18/1/2024) malam menyatakan tanpa pembentukan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya berdasarkan perbatasan 1967, tidak akan ada keamanan dan stabilitas di kawasan tersebut.

Pernyataan Abu Rudeineh itu menanggapi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyebutkan tidak akan ada negara Palestina.

“Seluruh kawasan ada di ambang letusan gunung berapi akibat kebijakan agresif otoritas pendudukan Israel terhadap rakyat Palestina dan hak-hak sah mereka,” kata jubir.

Abu Rudeineh menekankan bahwa pernyataan kecaman dan tuduhan saja tidak cukup lagi.

Jika dunia berniat memulihkan stabilitas kawasan dan dunia, harus ada pengakuan atas negara Palestina yang merdeka yang berdasarkan perbatasan 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Jubir menyatakan Amerika Serikat bertanggung jawab atas keamanan dan stabilitas yang kian memburuk di kawasan karena bias dan dukungan buta terhadap pendudukan Israel. 

Dia juga menambahkan bahwa pernyataan Netanyahu yang menolak pembentukan negara Palestina menegaskan bahwa pemerintah ini bersikeras mendorong seluruh kawasan ke dalam jurang.  

“Terlepas dari semua pernyataan itu, negara Palestina hadir berkat pengakuan dunia secara keseluruhan dan tidak ada opsi lain bagi siapa pun selain itu, baik di kawasan atau di seluruh dunia,” kata Abu Rudeineh menegaskan.

“Rakyat Palestina beserta perjuangan mereka akan menang dan tak ada seorang pun yang mampu mengalahkan mereka,” kata dia menegaskan. 

Baca juga: Golongan yang Gemar Membaca Alquran, Tetapi Justru tidak Mendapat Syafaatnya

Sementara itu, di lokasi berbeda, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan bahwa dukungannya terhadap solusi dua negara tetap tak berubah, setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dirinya menentang negara Palestina.

“Dukungan Sekretaris Jenderal terhadap solusi dua negara tidak berubah,” kata juru bicara Stephane Dujarric kepada wartawan tentang sikap Sekjen PBB Antonio Guterres mengenai masalah tersebut, Kamis (18/1/2024).

“Dia percaya bahwa di tengah tragedi yang terjadi di Gaza, kita harus menggunakannya sebagai kesempatan untuk mengembalikan segala sesuatunya ke jalur yang benar sehingga aspirasi, harapan, dan keprihatinan yang sah dari rakyat Israel dan rakyat Palestina dapat terpenuhi, dan pada akhirnya dua sisi hidup berdampingan,” kata Dujarric, menambahkan.