Selain SGIE, Ini 5 Singkatan Penting Lagi Terkait Ekonomi Syariah!

Pada pekan depan, rencananya SGIE 2023 akan dirilis Dinar Standard dan Salaam Gateway

Republika/Thoudy Badai
Peserta saat menyimak sesi talkshow Republika Ramadhan Festival di Masjid Istiqlal, Jakarta, Ahad (9/4/2023). Talkshow tersebut mengangkat tema Halal Enterpreneurship, Concept and Opportunities yang membahas tentang kondisi industri halal di Indonesia dan langkah BPJPH dalam menjangkau masyarakat untuk memahami sertifikasi halal. Selain itu, Acara tersebut menghadirkan serangkaian kegiatan seperti bazar buku, kajian keislaman, santunan hingga hiburan dan berlangsung hingga Sabtu (15/4/2023).
Rep: Dian Fath Risalah Red: Lida Puspaningtyas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report sempat dibahas dalam debat Cawapres pertama pada Jumat (22/12/2023). Dalam sesi saling lempar pertanyaan, Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka melemparkan pertanyaan kepada Cawapres 01 Muhaimin Iskandar terkait upayanya untuk menaikkan peringkat Indonesia dalam SGIE.

Awalnya, Cak Imin sapaan akrab Muhaimin Iskandar mengaku tidak tahu arti dari SGIE. Gibran pun menjelaskan bahwa SGIE adalah laporan global mengenai perkembangan ekonomi syariah dan Indonesia sudah masuk 10 besar di dalamnya terutama makanan halal, kosmetik halal.

Pada pekan depan, rencananya SGIE 2023 akan dirilis Dinar Standard dan Salaam Gateway. Sebelumnya pada SGIE 2022, Indonesia meraih skor Indikator Ekonomi Syariah Global (GIEI) sebesar 68,5 poin. Skor tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara dengan pengembangan ekosistem ekonomi syariah terbaik keempat di dunia dalam laporan SGIE 2022.

Baca Juga

Peringkat Indonesia berada di bawah Malaysia yang menempati peringkat pertama, disusul Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).

Terdapat enam indikator atau sektor dalam SGIE, yakni keuangan syariah, makanan halal, wisata ramah muslim, fesyen, farmasi dan kosmetik, serta media dan rekreasi. Dalam laporan SGIE 2022, untuk sektor keuangan syariah, Indonesia berada di peringkat keenam dari 15 negara dalam penilaian sektor keuangan syariah.

Di sektor makanan halal, Indonesia menempati peringkat kedua.  Untuk sektor fesyen halal Indonesia menempati peringkat ketiga secara global. Sementara dalam sektor farmasi dan kosmetik halal Indonesia berada di peringkat kesembilan. Dalam SGIE 2022, Indonesia masih belum masuk 10 besar di sektor wisata ramah muslim.

Indonesia juga tak masuk peringkat teratas dalam sektor media dan rekreasi halal.  

Selain SGIE, terdapat beberapa laporan indikator yang juga sering dipakai untuk tolak ukur perkembangan ekonomi syariah. Simak penjelasannya di bawah ini:

 

  1. Global Muslim Travel Index (GMTI)...

  1. Global Muslim Travel Index (GMTI)

Dalam laporan GMTI 2023, Indonesia mendapatkan peringkat pertama sebagai destinasi wisata halal terbaik di dunia, mengalahkan 140 negara lainnya. Prestasi ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berada pada posisi ke-2 dan Malaysia menempati posisi teratas.

Laporan GMTI yang dirilis di Singapura, 1 Juni 2023 merupakan edisi ke-8 yang diselenggarakan oleh Mastercard-CrescentRating. Melalui penilaian yang dilakukan berdasarkan empat kategori utama yaitu Akses, Komunikasi, Lingkungan, dan Layanan (ACES), Indonesia dan Malaysia memperoleh skor 73 disusul Arab Saudi 72, UEA 71 dan Turki 70.

 

Selanjutnya, Global Islamic Fintech Report (GIFR)...

2. Global Islamic Fintech Report (GIFR)

Sementara dalam ekosistem fintech syariah global, berdasarkan Global Islamic Fintech (GIFT) Report 2022 yang dirilis pada 28 Juli 2022, Indonesia meraih peringkat ketiga dengan skor index sebesar 65. Indonesia berhasil menyusul Arab Saudi dengan skor 80 di peringkat kedua dan Malaysia di peringkat pertama dengan perolehan skor 81.

Indonesia dinilai memiliki prospek fintech syariah yang cerah dengan prediksi kenaikan volume transaksi dari 4.239,4 juta dolar AS (2021) menjadi 11.263,6 juta dolar AS (2026) atau tingkat kenaikan kumulatif tahunan (CAGR) sebesar 21,6 persen yang lebih tinggi dibandingkan Arab Saudi dan Malaysia. Selain itu, dari delapan Indikator penilaian utama Indonesia meraih nilai sempurna untuk market share, regulasi dan kepatuhan syariah (shariah compliance).

 

Selanjutnya, Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI)....

3. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 

MEKSI yang dirilis oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Dalam waktu dekat, KNEKS akan meresmikan MEKSI 2025-2029. MEKSI dirancang untuk diselaraskan dengan RPJMN (Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Jangka Menengah) 2025-2045. Hal ini guna mengembangkan dan memperkuat perekonomian syariah di Tanah Air.

Dakam laporan MEKSI 2019-2024 terdapat empat langkah dan strategi utama sebagai langkah terobosan dan percepatan pertumbuhan ekonomi syariah di dalam negeri. Langkah pertama adalah penguatan halal value chain dengan fokus pada sektor yang dinilai potensial dan berdaya saing tinggi.

Kedua, penguatan sektor keuangan syariah dengan rencana induk yang sudah dituangkan dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI). Langkah Ketiga adalah penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama halal value chain dan langkah keempat adalah penguatan di bidang ekonomi digital utamanya perdagangan (e-commerce, market place) dan keuangan (teknologi finansial).

 

Selanjutnya, Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah (KEKSI)....

 

4. Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah (KEKSI)

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah, Bank Indonesia (BI) juga merilis KEKSI 2022, yang menguraikan perkembangan, sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan syariah nasional pada tahun 2022, serta prospek dan perumusan arah kebijakan tahun 2023.

Publikasi menyampaikan sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan syariah yang ditempuh sebagai bagian dari respon kebijakan nasional, mampu memperkuat peran ekonomi dan keuangan syariah dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi.

Ke depan, ekonomi dan keuangan syariah diprakirakan terus tumbuh pada 2023 sehingga menopang upaya mewujudkan Indonesia sebagai Pusat Industri Halal Dunia. Laporan ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh BI juga menyebut bahwa mayoritas penyumbang produk domestik bruto Indonesia adalah sektor industri halal.

BI menyebut bahwa setidaknya ada lima industri halal yang mendorong ekonomi Indonesia, seperti pertanian, makanan minuman, fashion, hingga energi terbarukan. BI juga sempat menyampaikan bahwa 80 persen PDB adalah sektor halal.

 

Selanjutnya, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI)....

 

5. Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI)

LPKSI yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada LPKSI 2022 mengusung tema ‘Pemberdayaan Ekosistem Ekonomi Syariah dan Digitalisasi untuk Penguatan Keuangan Syariah dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Nasional’.

Sepanjang 2022, ekonomi Indonesia terpantau resilien di tengah berlanjutnya pemulihan ekonomi pasca pandemi. Produk domestik bruto Indonesia tumbuh 5,3 persen pada 2022.

Neraca Perdagangan Indonesia mencatatkan net surplus sepanjang 2022, seiring dengan kenaikan harga komoditas global, termasuk pada komoditas ekspor utama Indonesia yaitu batu bara.

Dari sisi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia, baik perbankan syariah, pasar modal syariah, maupun industri keuangan nonbank syariah telah membuktikan resiliensinya pada strategi adaptasi yang mampu membawa optimisme dalam melewati masa pandemi.

Sepanjang 2022, aset industri keuangan syariah sebesar Rp 2.375,84 triliun meningkat dari 2021 sebesar Rp 2.050,44 triliun atau tumbuh 15,87 persen lebih tinggi dari 2021 sebesar 13,82 persen secara tahunan.

 
Berita Terpopuler