TPN Ganjar-Mahfud dan TKN Prabowo-Gibran Kompak Serang Balik Anies

Capres Anies kritik pembangunan IKN bisa menimbulkan ketimpangan baru di Indonesia.

ANTARA/Olha Mulalinda
Pengunjung berfoto di lokasi titik nol pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Rabu (1/6/2022).
Rep: Nawir Arsyad Akbar/Febryan A Red: Erik Purnama Putra

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid menjawab kritikan capres Anies Rasyid Baswedan yang menyebut pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur hanya akan menimbulkan ketimpangan, bukan pemerataan ekonomi. Arsjad mengaku, tak setuju dengan pernyataan capres nomor urut 1 itu.

Dia menjelaskan, IKN memang tak bisa langsung membawa dampak terhadap pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Namun, IKN adalah simbol komitmen dari pemerintah agar pembangunan tak lagi berfokus di Pulau Jawa.

"Kalau kita bicara IKN, IKN itu simbolnya, simbol dari mana bahwa posisi ibu kota negara itu. Itu merupakan simbolik bahwa pembangunan Indonesia itu tidak boleh lagi javasentris, tetapi Indonesiasentris," ujar Arsjad di Kantor TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2023).

Pemerataan ekonomi menjadi salah satu prioritas yang diperjuangkan oleh pasangan Ganjar-Mahfud. Arsjad menjelaskan, kesejahteraan dan kemakmuran harus terlebih dahulu diawali dengan adanya kepastian hukum.

"Yang kita inginkan adalah pengembangan ekonomi yang lebih besar, yang lebih tinggi lagi. Namun yang penting adalah pemerataannya, jadi supaya yang kita lihat bukan hanya gap bertambah besar antara yang besar dan kecil, tetapi membawanya untuk sama-sama naik," ujar Arsjad.

Pembangunan IKN, menurut Arsjad, menggambarkan masa depan Indonesia Emas pada 2045. Saat ekosistem pembangunan ke depan itu dilakukan di beberapa daerah dan mendorong adanya penciptaan lebih banyak pengusaha-pengusaha di wilayah lain.

"Itu yang jadi kunci, jadi makanya di dalam visi-misi sudah jelas sekali bagaimana kita akan membangun industrialisasi dari semua, tapi yang penting pembangunan itu memiliki ekosistem," ujar Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) periode 2021-2026 itu.

Anies memberi tanggapan seusai ditanya seberapa besar prospek pembangunan IKN untuk Indonesia. Momen tersebut berlangsung ketika ia menghadiri dialog terbuka Muhammadiyah di Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Jawa Tengah, Rabu (22/11/2023).

"Tentang IKN, apakah IKN prospektif untuk Indonesia?" tanya salah satu panelis bidang kesehatan dan kesejahteraan, Siti Zuhro, Rabu (22/11/2023).

Menanggapi hal tersebut, Anies menyangsikan pembangunan IKN adalah untuk tujuan pemerataan pembangunan seperti yang didengungkan pemerintah selama ini. Menurut Anies, hal tersebut hanya akan menghasilkan ketimpangan baru dengan daerah sekitar.
 
"Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru, karena itu akan menghasilkan kota yang baru yang timpang dengan daerah yang ada di sekitarnya," kata gubernur DKI periode 2017-2022 tersebut.

Baca Juga

Anies tak paham konsep...

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga menyerang balik capres Koalisi Perubahan, Anies yang menganggap, pembangunan IKN tidak akan menghadirkan pemerataan ekonomi di Indonesia. Menurut TKN, Anies tidak paham konsep pembangunan IKN.

Wakil Ketua TKN, Mahfudz Siddiq menilai, pembangunan IKN sebagai ibu kota negara bukan perkara sederhana dan butuh waktu panjang untuk merasakan efek positifnya terhadap perekonomian Indonesia. Di banyak negara, pembangunan ibu kota baru terlihat dampak positifnya setelah 20 tahun.

"Jadi, kalau ada yang mempersoalkan pengaruhnya di bidang ekonomi dalam waktu singkat, itu artinya mereka tidak paham tentang konsep pembangunan IKN sebagai ibu kota negara yang baru," kata Mahfudz ketika dihubungi Republika.co.id di Jakarta, Rabu (22/11/2023).

Sekjen DPP Partai Gelora tersebut lantas menjelaskan urgensi pembangunan IKN di Kalimantan Timur dari sisi ekonomi. Mahfudz menuturkan, status DKI Jakarta sebagai ibu kota negara selama ini telah menciptakan pemusatan perputaran uang dan aktivitas ekonomi di sana.

Di sisi lain, banyak kota yang tak mampu tumbuh pesat. Di luar Jakarta, hanya beberapa kota seperti Bandung, Surabaya, dan Medan yang mampu tumbuh pesat. Karena itu, IKN dibutuhkan untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia.

"Indonesia membutuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, khususnya di luar Jawa," kata Mahfudz. Dia menambahkan, Prabowo berkomitmen melanjutkan proyek IKN apabila terpilih sebagai presiden RI.

Bahkan, sambung dia, Prabowo sudah berulang kali menyatakan secara terbuka, akan melanjutkan megaproyek yang digagas Presiden Jokowi itu. Sikap politik Prabowo atas pembangunan IKN itu sejalan dengan gagasan Presiden Sukarno. "Bung Karno sendiri kan juga berpikiran agar ibu kota negara Indonesia ada di luar Jawa," ucapnya.

 
Berita Terpopuler