Polisi Dituding tak Netral, Kapolri: Harus Ada Bukti, Jangan Framing

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo merespons tudingan polisi tak netral jelang Pemilu 2024. Listyo meminta jika masyarakat menemukan pelanggaran, agar melapor oknum tersebut disertai bukti yang cukup.

"Kalau kemudian ada yang melanggar komitmen tersebut ya silakan saja dilapor. Tentu kita akan proses. Namun sebaliknya, tentu harus ada bukti yang cukup , jangan hanya framing, jangan hanya isu tapi kemudian ada bukti yang cukup," kata Listyo kepada wartawan di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (14/10/2023).

Listyo menegaskan, dalam pengamanan pemilu saat ini, Polri bersama TNI fokus untuk menjaga keutuhan masyarakat dan persatuan bangsa Indonesia.

"Itu yang utama siapapun presidennya. Karena kita sedang menghadapi permasalahan global dan kita semua harus bersatu dan siapapun presidennya nanti juga akan menghadapi itu dan bertanggung jawab terhadap rakyat. Jadi kita lebih mengutamakan menjaga persatuan dan kesatuan yang namanya keberagaman Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila. dan itu tolong kita jaga bersama," katanya.

Adapun, terkait kegiatan patroli yang dilakukan jajarannya menjelang Pemilu 2024, Listyo menyebut, patroli yang digelar di berbagai daerah ini untuk kepentingan pengamanan jelang pemilu.

"Tentu kemudian menjadi pertanyaan kenapa ada Polri pada saat ini melaksanakan patroli dan sebagainya. Jadi itu semua kita lakukan dalam rangka kerangka pengamanan, tidak lebih dari itu," kata Listyo.

Listyo menegaskan, Polri ditugaskan untuk melaksanakan pengamanan tahapan pemilu mulai dari tahapan awal, kegiatan distribusi logistik pemilu, pemungutan suara hingga hasil Pemilu dan sengketa selesai. Karena itu, ia memastikan kegiatan yang dilakukan jajaran Polri untuk pengamanan, bukan tujuan lain.

"Dimulai dari start sampai dengan nanti ada kegiatan distribusi, sampai dengan pengamanan pada saat kegiatan di TPS dan juga sampai dengan pengamanan terhadap hasil-hasil termasuk sengketa pada saat nanti di KPU, di MK dan itu menjadi tugas kita," ujarnya.

Pekan lalu, Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo mengaku terintervensi lantaran patroli dari pihak kepolisian di sekitar Kantor DPC PDIP Solo. Rudy mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi tersebut setelah menerima foto petugas polisi berpatroli di sekitar Kantor DPC PDIP di Jalan Hasanudin, Brengosan, Kampung Brengosan. Menurutnya, patroli juga tak berlangsung singkat.  

"Saya barusan saja (mendapatkan informasi) kalau DPC PDIP dipatroli polisi. Kalau patroli kan hanya sekadar lewat. Ini berhenti. Kalau di foto kan lama (tandanya), kalau saya di sana, saya bisa menjawab berapa lama," kata FX Rudy, Rabu (8/11/2023).

Menurut mantan wali kota Solo tersebut patroli tersebut tak wajar lantaran gedung belum digunakan untuk aktivitas. Pihaknya menilai, hal tersebut dapat memicu opini liar di masyarakat.  

"Hal itu dinilai oleh kader partai adalah hal yang disayangkan. Karena dari dulu sampai sekarang DPC tidak pernah dilakukan seperti itu," katanya. 

Merespons FX Rudy, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming, patroli memang sudah menjadi bagian dari tugas polisi. Di mana menjelang pemilu, kantor DPC adalah salah satu objek vital. 

"Itu kan memang sudah tugasnya kepolisian untuk menjaga semua objek vital," kata Gibran, Kamis (9/11/2023).

Menurut Gibran patroli tersebut juga dilakukan di semua kantor DPC. Jadi bukan hanya DPC PDIP yang dipatroli. 

"Semua lokasi kantor-kantor DPC partai lain kan di patroli juga," katanya.