Program Masjid Ramah Lingkungan Kemenag Diterapkan untuk Capai SDGs

SDGs bertujuan menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Antara/Aji Styawan
Warga melaksanakan Shalat Istisqo atau shalat meminta hujan dalam rangkaian memperingati Hari Santri Nasional 2023 di serambi Masjid Agung Jawa Tengah, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (20/10/2023). Shalat tersebut untuk meminta kepada Allah SWT agar diturunkan hujan sehingga kemarau panjang dengan suhu udara panas serta kekeringan yang melanda beberapa wilayah di Indonesia segera berakhir.
Rep: Zahrotul Oktaviani Red: Ani Nursalikah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag) Kamaruddin Amin menegaskan, saat ini di Indonesia sedang dikembangkan konsep Masjid Ramah Lingkungan. Langkah ini menjadi salah satu wujud pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Baca Juga

Hal itu disampaikan Kamaruddin saat menjadi pembicara utama (keynote speech) dalam kegiatan Annual Forum PaRD (International Partnership on Religion and Sustainable Development) di Berlin, Jerman (18/10/2023).

TPB/SDGs bertujuan menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

“Tokoh agama di Indonesia mencoba mengelaborasi teks-teks agama yang mendukung pola hidup bersih dan sehat, termasuk di rumah ibadat,” ujar dia dalam keterangan yang didapat Republika.co.id, Senin (23/10/2023).

Direktur Urusan Agama Islam Adib menambahkan dalam beberapa tahun terakhir Kemenag mengembangkan program nasional Masjid Ramah. Ia juga disebut sedang mendorong masjid-masjid semakin ramah, mulai dari ramah anak, ramah difabel, dan termasuk ramah lingkungan.

“Masjid Ramah Lingkungan meniscayakan adanya cara pandang dan sikap ekosistem masjid yang menjaga kebersihan, hemat air bersih, pengaturan sanitasi air, anti plastik, manajemen sampah, dan lainnya,” kata Adib.

Merujuk pada Sasaran dan Strategi SDGs 6 (Air Bersih dan Sanitasi), upaya tersebut perlu diawali dengan edukasi dan menumbuhkan kesadaran publik. Karenanya, penggunaan bahasa dan aktor agama disebut-sebut akan dapat memperkuat promosi dan upaya pencapaian sasaran tersebut.

Bagi masyarakat Indonesia yang agamis...

 

Adib menyebut bagi masyarakat Indonesia yang agamis, jika tokoh agama yang ada sudah menyerukan bebas sampah dengan konsep kebersihan sebagian dari iman atau annadhofatu minal iman, maka gerakan masjid bersih bisa tereskalasi.

Kasubdit Kemasjidan Akmal Salim mengaku banyak belajar dari pengalaman peserta lain terkait rumah ibadat ramah lingkungan ini. Salah satu yang ia soroti adalah konsep Eco-Synagogue di UK, yang mengampanyekan bebas emisi karbon di ekosistem rumah ibadahnya.

Ada juga komunitas di Eropa dan Afrika, yang menekankan penguatan kesadaran perubahan iklim dengan penelitian dan publikasi jurnal. Hal ini searah dengan paparan Kamaruddin bahwa di Indonesia, masjid-masjid tidak hanya menjadi sumber ajaran keagamaan, tetapi juga soal isu kesadaran lingkungan.

Ikhtiar pencapaian sasaran SDGs sejatinya merupakan tugas bersama. SDGs sendiri adalah kebutuhan setiap bangsa. Merujuk pada SDGs 17 (Kemitraan untuk Mencapai Sasaran), maka kerja sama kemitraan global perlu terus digalang dan dikembangkan. Salah satu diantaranya melalui gerakan bersama dalam PaRD (partner-religion-development.org) ini.

Dalam Annual Forum PaRD (International Partnership on Religion and Sustainable Development) 2023 tersebut, Indonesia seolah-olah menjadi bintang. Selain keynote speech dari Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin yang banyak diapresiasi, Indonesia juga didapuk menjadi co-chair untuk kepengurusan setahun bahkan dua tahun ke depan.

PaRD adalah organisasi kemitraan internasional yang terdiri dari 165 anggota dari 40 negara. PaRD fokus pada penguatan peran agama untuk pencapaian SDGs.

 

Keanggotaannya berasal dari perwakilan pemerintah (umumnya Kemlu), organisasi multilateral, dan LSM serta organisasi berbasis keagamaan. Saat ini telah tergabung delapan wakil pemerintah, yaitu dari Jerman, Inggris, Kanada, Denmark, Finlandia, Norwegia, AS, dan Indonesia. 

 
Berita Terpopuler