Soal Gibran, Pengamat Soroti Persoalan di PDIP dan Lemahnya Golkar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Pengamat politik, Yusfitriadi, menyoroti setidaknya dua kondisi dalam pencawapresan Gibran tersebut.

Pertama, penghianatan di PDIP. Ia merasa, sudah hampir pasti Jokowi dan semua keluarganya mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, termasuk Walikota Medan, Bobby Nasution dan Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep.

Padahal, Jokowi sejak Walikota solo, Gubernur DKI sampai Presiden RI dua periode diusung PDIP. Begitupun Gibran dan Bobby, jadi walikota diusung PDIP dengan mengorbankan kader yang sudah sejak lama berproses di PDIP.

Namun, ia menyampaikan, dalam waktu singkat demi sebuah bangunan politik dinasti kekuasaan dibangun keluarga Jokowi. Dengan mudah meninggalkan partai politik yang sudah mengantarkannya menjadi pemimpin bangsa ini.

"Bagi saya ini adalah definisi 'pengkhianatan' politik yang cukup barbar," kata Yus kepada Republika, Senin (23/10/2023).

Ada kesalahan yang cukup besar...

Bisa pula ada kesalahan yang cukup besar dan fundamental dilakukan PDIP, sehingga membuat Jokowi dan keluarganya tidak nyaman berada di kandang banteng. Tentu, masalah pengkhianatan ini hanya PDIP dan Jokowi yang tahu.

Di sisi lain, Yus menyoroti Partai Golkar yang merupakan partai legenda di Indonesia, seakan tidak memiliki institusionalisasi. Yang mana, masih memiliki kekuatan dan kader berlimpah untuk bisa mengikuti Pemilu 2024.

Namun, Partai Golkar ternyata cuma membajak kader partai lain. Ditambah, kader partai lain tersebut tidak pula memiliki elektabilitas lebih kuat dibanding kader-kader Partai Golkar sendiri, salah satunya Ridwan Kamil.

"Ridwan Kamil memiliki elektabilitas cukup tinggi dalam bursa calon wakil presiden pada Pemilu 2024 mendatang," ujar Yus.

Ia melihat, demokratisasi internal Golkar sudah tidak sehat, sederet aktor mumpuni akhirnya selesai di tangan Jokowi. Yang mana, lebih baru di politik dibanding kader-kader Golkar dengan usia partai yang mapan.

Jadi, bisa dipastikan kaderisasi Partai Golkar selama ini tidak bermakna apapun, ketika hadapi intervenvensi Jokowi. Sepakat politik diselesaikan kompromi bar-bar, sehingga menegasikan institusional partai politik.

PDIP dirasa perlu memecat Jokowi, Gibran dan Bobby untuk menegakan institusional partai politik, jika mereka tidak mengundurkan diri. Menurut Yus, jika itu tidak dilakukan malah muncul tanda tanya lain.

"Jika PDIP tidak berani memecat Jokowi dan keluarganya dari keanggotaan PDIP, maka dipastikan ada sesuatu yang menjadi kunci PDIP yang dipegang oleh jokowi, entah apapun itu," kata Founder Visi Nusantara Maju itu.