Jokowi Minta TNI Jaga Situasi Damai di Tahun Politik
Jokowi hari ini bertindak sebagai Inspektur Upacara HUT ke-78 TNI di Silang Monas.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta TNI turut menjaga situasi yang damai memasuki tahun politik saat ini. Ia mengingatkan, agar segala permasalahan harus segera diselesaikan secara damai sebelum menjadi lebih rumit.
"Kita kini telah memasuki tahun politik. Saya minta tetap jaga betul kondisi damai, segera padamkan percikan sekecil apa pun," kata Jokowi dalam amanatnya di HUT ke-78 TNI di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (5/10/2023).
Selain itu, Jokowi juga meminta TNI untuk turut memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perbedaan pilihan politik adalah hal yang wajar. Begitu juga kemenangan dan kekalahan dalam sebuah kompetisi merupakan hal yang wajar.
"Berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa beda pilihan itu wajar, menang kalah itu juga wajar," kata dia.
Jokowi pun berpesan kepada TNI agar tetap menjaga netralitas serta sinergitas dengan Polri. "Tetap pelihara watak kesatria. Selalu jadikan sapta marga dan sumpah prajurit pegangan dalam bertindak," ucap Jokowi.
Dalam kesempatan ini, Jokowi juga mengucapkan selamat HUT ke-78 TNI. Ia mengapresiasi dedikasi, keberanian, profesionalisme, dan juga pengabdian seluruh anggota TNI yang menjadi benteng terdepan pertahanan negara serta menjadi kekuatan pelindung rakyat.
Turut hadir dalam peringatan HUT ke-78 TNI kali ini yakni Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden ke-7 RI Tri Sutrisno, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, dan Wakil Presiden ke-11 RI Boediono. Selain itu, peringatan HUT TNI ini juga dihadiri oleh sejumlah menteri kabinet Indonesia maju.
Pengamat intelijen, pertahanan, dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro menyebut netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan wujud profesionalisme militer di tengah berjalannya tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Militer sebuah negara harus didesain untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, bukan pada satu golongan politik tertentu meski tindakan TNI didasarkan pada keputusan dan kebijakan politik kenegaraan,” kata Simon, panggilan akrabnya, dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis.
Simon pun mengapresiasi pemilihan tema HUT ke-78 TNI “TNI Patriot NKRI: Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju”. Menurutnya, tema tersebut tepat dan kontekstual dengan kondisi saat ini.
Pemilu 2024, sambung dia, dapat dikatakan sebagai prasyarat dan identitas sebuah negara demokrasi. Namun begitu, ia mengingatkan pemilu dapat melahirkan persaingan antarkontestan.
Dia berpesan agar persaingan dalam pemilu tidak menjadi ancaman terhadap pertahanan negara melalui penyusupan dan penunggangan momentum itu untuk kepentingan kelompok tertentu, mengingat yang pernah terjadi pada pemilu sebelumnya.
“Pemilu seharusnya menjadi sarana untuk mempertarungkan gagasan, ide, perbedaan pendapat dalam ruang-ruang formal dan terbuka, bukan ruang untuk saling mendelegitimasi dan menimbulkan perpecahan,” kata Simon.