Anies Kritik PSN Sebagai Proyek Titipan Kanan-Kiri, Ini Respons Jokowi

PSN seharusnya merujuk pada Rencana Jangka Panjang dan Rencana Jangka Menengah.

Republika/Prayogi
Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo, Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berbincang (dari kiri) saat menghadri pembukaan Rakernas IV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (29/9/2023). Rakernas IV PDIP tersebut mengangkat tema Kedaulatan Pangan Untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia. Rakernas akan berlangsung hingga Ahad (1/10/2023).
Rep: Dessy Suciati Saputri Red: Andri Saubani

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespon pernyataan bakal calon presiden Anies Baswedan yang menyebut Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan titipan pihak-pihak tertentu. Jokowi lantas meminta agar Anies menunjukan proyek apa saja yang menjadi titipan dan pihak mana yang meminta titipan.

Baca Juga

“Ya ditunjuk saja proyek yang mana, yang nitip siapa,” kata Jokowi usai menghadiri pagelaran Istana Berkebaya di depan Istana Merdeka, Ahad (1/10/2023).

Sebelumnya, Anies Baswedan mengkritisi soal Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menjadi titipan kanan-kiri. Hal ini disampaikan Anies saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional 1 Partai Masyumi pada Sabtu (30/9/2023).

“Rujukannya Rencana Jangka Panjang, turunannya Rencana Jangka Menengah, dan turunannya kemudian PSN. Merujuk ke sana. Tapi kalau itu tak dilakukan dengan baik, PSN itu kemudian jadi titipan kanan-kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun,” kata Anies.

Anies mengatakan, jika memang ada titipan dalam pelaksanaan proyek tersebut maka masyarakat akan dirugikan. Karena itu, ia ingin agar pelaksanaan PSN perlu diluruskan kembali sehingga mencerminkan tujuan awal.

“Dan ketika titipan kanan-kiri, konsekuensinya dirasakan oleh masyarakat. Ini kita kembali perlu luruskan, sehingga apa yang menjadi kebijakan-kebijakan itu mencerminkan tujuan awal,” ujarnya.

 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa, dalam delapan tahun terkahir, pemerintah telah merampungkan sebanyak 161 Proyek Strategis Nasional (PSN). Dari 161 PSN itu nilainya mencapai Rp1.134,9 triliun.

"Kita sudah menyelesaikan 161 PSN dalam delapan tahun terakhir. Nilainya Rp1.134,9 triliun dan menyerap tenaga kerja 11 juta orang," kata Menko Airlangga dalam acara Sewindu PSN di Jakarta, Rabu (13/9/2023).

Dari 161 PSN tersebut, ia merincikan cakupan proyek antara lain 24 pelabuhan baru, 60 pelabuhan penyeberangan, 13 bandara baru, 6 fasilitas air cargo, serta 2.600 kilometer (km) jalan tol baru. Kemudian proyek lainnya yaitu 17,6 gigawatt jaringan transmisi, 1.172, jaringan kereta api lebih dari 1.000 km, 20 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Industri Strategis, termasuk enam hilirisasi berjenis smelter.

"Nah sekarang masih ada 68 proyek yang harus diselesaikan dalam tahap konstruksi, dan 31 proyek plus sembilan program telah beroperasi sebagian," ujarnya.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menjelaskan, berdasarkan kajian dari LPEM UI, sebanyak 137 PSN tercatat telah menciptakan ekonomi output sebesar Rp1.670 triliun. Sebanyak 137 PSN tersebut tersebar di beberapa pulau di seluruh Indonesia, mulai dari 15 PSN di pulau Sumatera dengan nilai Rp179 triliun, Kalimantan dengan 16 PSN senilai Rp81 triliun, dan Sulawesi dengan 17 PSN senilai Rp222 triliun.

Di Pulau Jawa terdapat 50 PSN senilai Rp244 triliun, 15 PSN di Bali-Nusa Tenggara senilai Rp8 triliun, dan 10 PSN di Maluku dan Papua setingkat dengan Rp104 triliun. Menurut Airlangga, ada beberapa PSN yang diharapkan akan segera diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo, di antaranya Jalan Tol Serpong-Cinere dengan nilai Rp3,8 triliun, Jalan Tol Cinere-Jagorawi seksi 3 senilai Rp3,21 triliun.

Selanjutnya tiga Jalan Tol di Pasuruan-Probolinggo sebesar Rp6,36 triliun. Kemudian di Banda Aceh sebesar Rp12,5 triliun, serta Tol Simpang Indralaya Prabumulih dengan nilai Rp24 triliun. PSN lain yang segera diresmikan yakni Kawasan Pariwisata Labuan Bajo senilai Rp2,8 triliun serta Katalis Merah Putih di Cikampek senilai Rp280 miliar.

"Nah ini merupakan hal-hal positif, dan kita melihat bahwa salah satu misalnya MRT di Jakarta saja, fase satu itu meningkatkan nilai lahan sebesar 5,1 persen dan land value capture-nya Rp62 triliun," tutup Airlangga.

 

 
Berita Terpopuler