Fraksi PSI Soroti Polusi Udara, Nasdem Singgung Anggaran Kemacetan Sia-Sia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar Pemerintah Provinsin (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan polusi udara sebagai sebuah bencana. Hal itu lantaran polusi udara di Ibu Kota sudah sampai pada tahap mengkhawatirkan.

disampikan oleh Wakil Ketua PSI August Hamonangan dalam agenda 'Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023' di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023).

"Kami meminta kepada Pemprov DKI untuk dapat serius menanggulangi kasus pencemaran udara yang terus melanda Jakarta. Kualitas udara di Jakarta kerap menjadi yang terburuk dibandingkan kota-kota lain di dunia, bukan hanya di 2023 saja hal ini terjadi. Namun, isu polusi udara kerap muncul dari tahun ke tahun tanpa ada program berarti," kata August di gedung DPRD DKI, Rabu.

Berdasarkan data IQ Air, Jakarta kerapkali masuk dalam 10 besar udara terburuk di dunia dan masuk dalam kategori tidak sehat dengan indeks kualitas udara di atas 150 IQ US. Kondisi itu seharusnya menjadi perhatian yang sangat serius bagi Pemprov DKI Jakarta.

August menjelaskan, Fraksi PSI justru menemukan dalam dokumen perubahan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bahwa anggaran untuk program pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup justru diturunkan di tengah maraknya masalah polusi udara.

"Hal ini menunjukkan Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini DLH tidak cermat dalam menanggulangi pencemaran udara. Apalagi jika ditelaah lebih lanjut, program utama untuk polusi udara pada APBD 2023 dialokasikan untuk program uji emisi dengan anggaran terbesar dialokasikan untuk pembelian kendaraan untuk program uji emisi," ucap August.

Dia pun mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk menjadikan program penanggulangan pencemaran udara sebagai isu prioritas. Bahkan, secara serius ditetapkan sebagai bencana.

"Jika memungkinkan polusi udara dapat ditetapkan sebagai bencara. Kasus polusi udara di Jakarta dapat dikategorikan sebagai ancaman kesehatan yang serius, sebagai kota yang memiliki kualitas udara terburuk di dunia, krisis kualitas udara ini harus dinyatakan sebagai bencana darurat pencemaran udara," jelas August.

Anggaran Rp 14,6 triliun sia-sia

Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta menyoroti masalah kemacetan di Jakarta yang hingga kini masih menjadi persoalan yang krusial dan belum terpecahkan. Sekretaris Fraksi Nasdem DPRD DKI Abdul Azis Muslim menyampaikan, anggaran triliunan rupiah akan menjadi sia-sia jika indeks kemacetan di Jakarta terus naik.

Menurut dia, permasalahan kemacetan memang dirasakan semakin parah. Hal itu didukung data TomTom Traffic Index pada Februari 2023, yang menjelaskan jika kemacetan Jakarta naik dari 34 persen atau kini menyentuh 53 persen.

"Adanya penganggaran untuk penanganan kemacetan mencapai Rp14,6 triliun akan menjadi anggaran sia-sia jika angka traffic index semakin terus naik," kata Azis di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu.

Tidak optimal...

Indeks kemacetan tersebut menunjukkan belum optimalnya Pemprov DKI Jakarta dalam menanggulangi masalah kemacetan di Ibu Kota. Terlebih, ada pula indikasi Pemprov DKI Jakarta tidak serius dalam penanganan kemacetan dengan menutup jalur pejalan kaki dan jalur sepeda.

Azis menyinggung lokasi simpang Pasar Santa, Jakarta Selatan yang jalur pejalan kaki dan jalur sepedanya sempat ditutup. Kondisi itu menunjukkan tak adanya dorongan agar masyarakat membudayakan berjalan kaki dan bersepeda sebagai salah satu upaya mengatasi kemacetan.

"Hal ini membuktikan adanya indikasi Pemprov DKI lebih mengistimewakan pengguna kendaraan bermotor pribadi yang menjadi penyebab kemacetan lalu lintas," tutur Azis.