Jaga Daya Beli Masyarakat, Bapanas Luncurkan Bantuan Pangan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pangan Nasional (Bapanas) resmi meluncurkan bantuan pangan tahap II yang langsung dilakukan secara simbolis oleh Presiden RI Joko Widodo. Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi menjelaskan bantuan pangan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat berpendapatan rendah, sehingga pada akhirnya akan berdampak pada terjaganya inflasi.

"Hal ini juga tentunya kita harapkan bisa memberikan menekan laju kenaikan harga beras. Terlebih inflasi beras tercatat sampai Agustus menyentuh 7,9 persen dan memang hampir semua negara mengalami kenaikan harga pangan, namun Indonesia termasuk yang dalam batas masih bisa dikendalikan," ujar Arief saat di Gudang Bulog, Senin (11/9/2023).

Arief merinci, bantuan pangan ini digelontorkan selama tiga bulan yaitu September, Oktober, dan November 2023, dan setiap KPM mendapatkan 10 kg beras dalam tiga kali penyaluran. Adapun total bantuan pangan yang digelontorkan mencapai 640 ribu ton beras. Total  penerima sebanyak 21,353 juta KPM berdasarkan data dari Kementerian Sosial.

Lebih lanjut Arief mengatakan, pendistribusian bantuan pangan dilakukan oleh Perum Bulog, serta PT Pos Indonesia sebagai salah satu transporter. Selain bantuan pangan tersebut, intervensi stabilisasi pangan juga dilakukan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang mencapai 1,4 juta ton, termasuk bantuan pangan tahap pertama sebesar 640 ribu ton yang telah tuntas di Juli lalu. 

“Dalam implementasi SPHP beras, kami bersama Bulog telah melaksanakan berbagai upaya, misalnya dengan perluasan penyaluran beras SPHP secara masif, baik melalui pasar tradisional maupun ritel modern. Gerakan Pangan Murah (GPM) juga konsisten dihelat di berbagai daerah. Lalu dengan telah diluncurkan bantuan pangan beras tahap kedua hari ini, akan semakin menguatkan upaya pemerintah dalam stabilisasi harga beras dan intervensi pasar,” ujar Arief. 

Selain bantuan pangan dalam bentuk beras, pemerintah juga menaruh perhatian yang besar pada upaya pengentasan stunting. Untuk itu, pada saat yang sama, juga digelontorkan bantuan pangan komoditas daging ayam dan telur ayam tahap kedua. Bantuan ini dilaksanakan oleh ID FOOD sebagaimana penugasan dari NFA atas seizin Menteri BUMN. 

Adapun bantuan ini menyasar 1,4 juta Keluarga Berisiko Stunting (KRS) berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan digelontorkan di 7 provinsi prioritas pengentasan stunting. Paket bantuan dikemas berupa 1 Kg daging ayam dan 10 butir telur untuk 1 KRS dalam tiga kali penyaluran. 

Lebih lanjut dijelaskan 7 provinsi prioritas yang akan disalurkan bantuan pangan pengentasan stunting ini yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Utara.