Presiden Cina Xi Jinping Lakukan Kunjungan Langka ke Xinjiang

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING – Presiden Cina Xi Jinping melakukan kunjungan langka ke Provinsi Xinjiang pada Sabtu (26/8/2023). Dalam kunjungannya, Xi menekankan pentingnya menjaga stabilitas sosial di wilayah tersebut.

“Kita harus menggunakan stabilitas untuk menjamin pembangunan,” ujar Xi dalam kunjungannya ke Xinjiang, seperti dilaporkan China Central Television (CCTV).

Dia menambahkan, penting untuk mengombinasikan perjuangan anti-terorisme dan anti-separatisme dengan dorongan menormalisasi upaya stabilitas sosial serta supermasi hukum. Xi juga mendesak para pejabat di Xinjiang untuk lebih mempromosikan “Sinisasi Islam” dan secara efektif mengendalikan kegiatan keagamaan ilegal. “Dalam proses modernisasi ala Cina, kita akan lebih baik membangun Xinjiang yang indah, bersatu dan harmonis, kaya dan sejahtera,” kata Xi.

Menurut laporan CCTV, dalam pidatonya, Xi juga menyampaikan bahwa para pejabat di sana harus memperkuat publisitas positif dan menunjukkan suasana keterbukaan serta kepercayaan diri baru di Xinjiang. Dia turut menekankan perlunya menyangkal segala bentuk opini publik yang salah dan pidato negatif atau berbahaya. Xinjiang, kata Xi, juga harus lebih terbuka terhadap pariwisata dalam dan luar negeri.

Sebelumnya Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Cina Wang Wenbin mengatakan, negaranya telah mengundang delegasi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) berkunjung ke Provinsi Xinjiang. Kunjungan itu dilakukan di sela-sela lawatan delegasi OKI ke Cina pada 16 hingga 21 Agustus 2023.

“Dari tanggal 16 hingga 21 Agustus, delegasi OKI mengunjungi Cina dan melakukan perjalanan ke Xinjiang atas undangan pihak Cina. Delegasi tersebut terdiri dari perwakilan 23 negara dan dua Asisten Sekretaris Jenderal OKI,” ungkap Wang dalam pengarahan pers, Selasa (22/8/2023), dikutip laman resmi Kemenlu Cina.

Wang mengatakan, selama berada di Beijing, delegasi OKI mengadakan pertemuan dengan pejabat dari berbagai departemen, termasuk Kementerian Luar Negeri Cina dan Departemen Front Persatuan Komite Sentral Partai Komunis Cina. Mereka pun sempat menggelar diskusi dengan Asosiasi Islam Cina.

Sementara ketika ke Xinjiang, delegasi OKI bertemu dengan anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis Cina dan Sekretaris Partai Daerah Otonomi Uighur Xinjiang (XUAR) Ma Xingrui serta Wakil Sekretaris Partai XUAR Erkin Tuniyaz. “Delegasi (OKI) tersebut melakukan perjalanan ke Urumqi, Kashgar, Prefektur Otonomi Kizilsu Kirgiz dan Changji, di mana mereka melihat pameran tentang kontra-terorisme dan deradikalisasi serta mengunjungi Institut Islam Xinjiang, kota kuno Kashgar serta proyek-proyek pembangunan hijau dan revitalisasi pedesaan. Mereka juga mengunjungi keluarga Uighur dan tokoh agama serta salat bersama umat Islam setempat di sebuah masjid,” ucap Wang.

Delegasi OKI memuji komitmen Cina melindungi budaya multi-etnis Xinjiang....

Menurut Wang, delegasi OKI memuji komitmen Cina melindungi budaya multi-etnis Xinjiang. “Mereka mencatat keberhasilan pemerintahan Cina yang berpusat pada rakyat di Xinjiang, termasuk kebijakan kontra-terorisme dan deradikalisasi yang efektif, yang telah membawa perdamaian dan kebahagiaan bagi masyarakat dari semua latar belakang etnis di Xinjiang,” katanya.

Dia menambahkan, kunjungan delegasi OKI membuktikan kekeliruan narasi tentang Xinjiang yang disebarkan beberapa negara tertentu. “Skema segelintir negara untuk memanipulasi isu-isu terkait Xinjiang dan mencoreng nama baik Cina tidak akan berhasil. Kami menyambut lebih banyak teman dari seluruh dunia untuk mengunjungi Xinjiang dan melihat sendiri kedamaian, dinamisme, harmoni, dan kebebasan di Xinjiang,” ujar Wang.

Terdapat laporan yang menyebut bahwa 1 juta warga Uighur, Hui, dan minoritas Muslim lainnya telah ditahan di kamp-kamp interniran di wilayah Xinjiang sejak 2017. Sejauh ini Cina selalu membantah adanya pelanggaran HAM sistematis, termasuk penahanan sewenang-wenang terhadap masyarakat Uighur di Xinjiang. Namun Beijing tak membantah tentang keberadaan kamp-kamp di wilayah tersebut.

Pemerintah Cina mengklaim, kamp-kamp tersebut merupakan pusat pendidikan vokasi. Mereka didirikan untuk memberi pelatihan keterampilan pada warga Uighur. Dengan demikian mereka dapat bekerja dan angka pengangguran di Xinjiang bisa menurun.