JK Minta Golkar Tetap Solid

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) meminta kader partai berlambang pohon beringin tersebut tetap solid menuju Pemilu 2024. Hal itu diungkapkan JK menanggapi isu musyawarah nasional luar biasa (munaslub) di Golkar untuk melengserkan Airlangga Hartarto dari jabatan ketua umum.

“Dalam situasi yang krisis ini artinya dalam waktu yang singkat (menuju) pemilu, bersatulah. Bagaimana bisa menang kalau pecah, maka harus bersatu. Karena Airlangga sudah diberikan mandat maka hormati itu. Jangan Golkar dilibatkan dalam situasi yang sulit," ujar JK dalam keterangan yang diterima wartawan, Senin (31/7/2023).

JK menegaskan ketidaksetujuannya terhadap munaslub karena akan menjatuhkan marwah Partai Golkar sebagai partai besar dan peraih suara terbanyak kedua pada pilpres 2019. Menurutnya, Partai Golkar harus solid untuk memenangi Pemilu 2024 mendatang.

“Sangat tidak setuju dengan munaslub, karena itu akan menjadikan marwah Golkar sebagai partai besar dan pemenang suara terbanyak kedua. Jadi siapa pun harus memahami itu bahwa ini soal organisasi harus bersatu. Yang penting itu kita bersatu supaya kita bisa terpilih baik eksekutif maupun legislatifnya. Bersatu saja belum tentu menang apalagi kalau tidak bersatu”, tegasnya.  

Selain itu, JK juga meminta agar Golkar dapat menjadi partai mandiri yang tidak terlalu begantung pada koalisinya dalam mengambil langkah politik.  Kondisi Golkar yang saat ini belum menentukan sikap politik dalam pencapresan 2024, kata JK, dikarenakan kepengurusan Golkar terlalu bergantung pada koalisi. Padahal menurut JK, apabila Golkar dapat memperoleh posisi wakil (presiden) maka itu akan berpengaruh pada elektabilitas Golkar. 

“Sebagai partai  besar yang mempunyai kemampuan atau partai kedua terbesar yang mempunyai kemampuan kekuasaan itu apabila menjadi wakil. maka Golkar punya peluang untuk menaikkan suaranya. Golkarnya sendiri agak telat atau sangat tergantung pada koalisi-koalisinya. Harusnya partai itu bisa mandiri. Secara demokrasi bahaya kalau begini terus ketika partai tidak bisa mandiri, beda partainya diganggu lagi, maka makin kacau republik ini," kata JK.

Sebanyak 38 Ketua DPD Partai Golkar se-Indonesia menggelar silaturahmi dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Nusa Dua, Bali, pada Ahad (30/7/2023). Usai forum tersebut, seluruh ketua DPD Partai Golkar se-Indonesia menolak wacana musyawarah nasional (Munaslub) untuk mengganti ketua umum.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan inisiatif dari seluruh ketua DPD Partai Golkar. Termasuk menjadi forum konsolidasi untuk pemenangan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Kami ingin menegaskan kalau ada yang mengatakan bahwa isu munaslub itu diusulkan oleh 2/3, kami nyatakan 100 persen kami di sini menolak munaslub," ujar Doli lewat keterangan videonya, Senin (31/7/2023).

Seluruh DPD Partai Golkar se-Indonesia juga menegaskan komitmennya di bawah kepemimpiann Airlangga. Mereka ingin, konsolidasi jelang kontestasi nasional terganggu karena isu munaslub yang digulirkan sejumlah pihak.

Doli menegaskan, 38 DPD Partai Golkar ingin fokus bekerja dalam pemenangan untuk Pemilu 2024. Adapun keputusan terkait pemilihan presiden (Pilpres), musyawarah nasional (Munas), rapat pimpinan nasional (Rapimnas), hingga rapat kerja nasional (Rakernas) menyerahkan seluruh kewenangan tersebut kepada Airlangga.

"Kami sudah menyerahkan sepenuhnya mandat kepada Ketua Umum untuk menentukan siapa capres atau cawapres, kemudian proses bernegosiasi, strategi, dan momentum yang tepat, dan kami sudah melihat bahwa selama ini Ketua Umum kami cukup aktif untuk berkomunikasi dengan semua pimpinan partai politik," ujar Ketua Komisi II DPR itu.