Kuatnya Posisi Israel, Biden tak Mau Perang Terbuka dengan Netanyahu

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengabaikan desakan Pemerintah AS untuk menahan diri dalam mengamendemen sistem yudisial dengan melemahkan kewenangan mahkamah agung. 

Dalam pemungutan suara, Senin (24/7/2023), Knesset, parlemen Israel, meloloskan undang-undang yang mengubah sistem yudisial. Namun, Pemerintah AS di bawah Presiden Joe Biden hanya mempunyai pilihan terbatas untuk merespons Israel. 

Pernyataan langsung bahkan terkadang kritis dari Biden dan pejabat senior AS lainnya gagal membujuk koalisi pemerintahan nasionalis-agama pimpinan Netanyahu mendorong amendemen itu, yang pada Senin disetujui parlemen. 

Gedung Putih menyampaikan pernyataan singkat menyebut pemungutan suara di Knesset disayangkan dan mendesak dicapainya konsensus lebih luas. Namun tak menyebutkan bakal adanya dampak praktis yang akan dihadapi pemerintahan Netanyahu.

Ini mengungkap terbatasnya kemampuan Biden mengendalikan Netanyahu. ‘’Biden tak mau perang secara terbuka dengan pemimpin Israel. Ini terlalu berisiko secara politik,’’ ujar Aaron David Miller, mantan negosiator AS untuk Timur Tengah.

‘’Jadi, dia tertahan ... kesulitan melakukan tindakan yang seimbang,’’ jelas Miller. Demokrat, partai pendukung Biden, menyadari kondisi ini bisa menjadi amunisi bagi Republik bahwa Biden anti-Israel yang akan membuat pemilih independen dan donatur Yahudi menyingkir. 

Apalagi, Biden berencana mencalonkan kembali sebagai presiden pada Pemilu 2024. Para anggota parlemen dan kandidat presiden Republik dengan cepat juga menuduh Biden mencampuri urusan dalam negeri Israel. 

Partai Republik saat ini mendapat dukungan dari kalangan Kristen evangelis yang juga banyak mendukung Israel.

‘’Langkah Demokrat secara literal kembali lagi beberapa dekade lalu, mencoba mengurusi masalah dalam negeri Isrel merupakan langkah yang salah,’’ kata mantan wakil presiden Mike Pence. Pada saat yang sama, terdapat perbedaan di internal Demokrat. 

Sejumlah anggota parlemen Demokrat memboikot pidato Presiden Israel Isaac Herzog di Kongres pekan lalu. Boikot mereka lakukan untuk memprotes kebijakan-kebijakan Israel terhadap Palestina termasuk perluasan permukiman ilegal. 

Di sisi lain, pemerintahan Biden berupaya mendorong normalisasi hubungan Arab Saudi dengan Israel. Netanyahu memandangnya usaha ini kurang berhasil.

‘’Maka, akankah Biden akan berkurang komitmennya? Kita tidak tahu,’’ kata David Makovsky dari Washington Institute dan mantan penasihat senior AS terkait negosiasi Palestina-Israel selama pemerintahan Presiden Barack Obama. 

Biden yang memiliki hubungan yang dingin dengan Netanyahu, menyambut hangat Presiden Isaac Herzog di Kantor Oval pekan lalu dan menyebutnya sebagai politisi moderat. Di sisi lain, hingga saat ini Netanyahu belum diundang ke Gedung Putih. 

Pertimbangannya karena kebijakan-kebijakan Netanyahu seperti perluasan permukiman ilegal dan perombakan sistem yudisial. Namun, dalam percakapan per telepon sebelum menyambut Herzog, Biden akhirnya mengundang Netanyahu dalam kunjungan resmi tahun ini. 

Namun, para pejabat AS belum menentukan kapan kunjungan itu dilakukan.