Ketika Nasdem Protes Kriteria Baru Cawapres, Anies pada Akhirnya Juga Jadi Petugas Partai
Pengamat menilai Anies tidak bisa sesuka hati pilih cawapres sendiri.
REPUBLIKA.CO.ID, oleh Fauziah Mursid, Nawir Arsyad Akbar
Pengamat dari lembaga Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan tidak ada bedanya dengan petugas partai koalisi perubahan. Hal ini karena penentuan calon wakil presiden (cawapres) Anies harus tetap seizin dan restu dari koalisi mulai Nasdem, PKS, dan Demokrat.
Opini itu disampaikan Adi merespons kriteria tambahan untuk cawapres dari Anies Baswedan yang mendapat kritikan dari Nasdem. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengkritik kriteria "0", yakni sosok yang berani dan tak bermasalah dinilai justru membingungkan dan menimbulkan polemik.
"Nggak ada beda bedanya Anies dengan yang lain, dalam tanda kutip petugas partai juga pada akhirnya. Anies juga petugas partai karena Anies tidak bisa sesuka hati pilih cawapres sendiri. Jangankan sebut nama, tambah kriteria saja diprotes," ujar Adi dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (25/7/2023).
Adi mengatakan, Anies harus mulai menyadari, sekalipun bukan dari partai, dirinya tidak lepas dari kepentingan partai koalisi perubahan. Sebab, ketiga partai ini masing-masing memegang peranan penting dalam tiket pencapresan Anies. Karenanya, Anies tidak bisa sepenuhnya bebas memilih cawapres tanpa seizin dari partai koalisi.
"Anies nggak bisa semau-mau sesuai dengan kepentingan pribadinya tanpa kesepakatan, tanpa restu, tanpa ada persetujuan partai perubahan," ujarnya.
Adanya ketidaknyaman dari Nasdem ini juga kata Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini membuktikan jika penunjukan cawapres ditentukan oleh Anies sendiri sebatas retorika. Sebab, adanya kritikan ini mengartikan secara faktual Anies tidak bisa memilih cawapres sesuai selera dan sekehendak hatinya sendiri.
Dia melanjutkan, dalam kasus ini padahal Anies baru menambahkan kriteria bukan menyebut nama cawapres.
"Kriteria ini kan hal yang normatif mudah diucapkan dan tidak mengikat. Nah ini belum pada level mention dan sebut nama, itu akan menimbulkan kerumitan-kerumitan yang tentu tidak mudah kalau sudah mention nama terikat," ujarnya.
"Intinya Anies tidak bisa melampaui kekuatan dan kepentingan partai pendukungnya. Anies harus sadar dia itu itu bukan elite partai maupun bukan ketum partai," tambahnya.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Andriadi Achmad, menilai keberadaan Tim 8 dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) harus menjadi jembatan antara bakal capres Anies Baswedan dan partai koalisi dalam penetuan cawapres. Hal ini karena penentuan cawapres dari Anies ini masih alot dari masing-masing partai koalisi.
"Tim 8 yang didirikan sebagai tim pembahas dan persiapan bagi capres - cawapres Anies Baswedan mestinya menjadi jembatan penghubung antara Anies Baswedan dan petinggi partai pengusung," ujar Andriadi dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (25/7/2023).
Apalagi saat ini, kriteria tambahan cawapres yang diajukan Anies Baswedan mendapat kritikan dari Partai Nasdem. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengkritik kriteria "0" yakni sosok yang berani dan tak bermasalah dinilai justru membingungkan dan menimbulkan polemik.
"Jangan sampai kekurangharmonisan antara Anies Baswedan dan parpol pengusung menjadi penjegal utama calonnya ikut dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang," ujarnya.
Andriadi mengingatkan, masa pendaftaran bacapres-bacawapres 2024 pada 19 Oktober-25 November 2023 masih tersisa tiga bulan. Karena itu, Tim 8 dan Anies Baswedan harus dapat mematangkan bacawapres yang bisa diterima oleh partai koalisi.
Direktur Eksekutif Nusantara Institute Political Communication Studies and Research Centre (PolCom SRC) ini menilai dari pembacaannya, Nasdem menginginkan agar bacawapres berasal dari tokoh luar ketiga parpol koalisi perubahan. Sementara, Partai Demokrat menginginkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapresnya.
"Kalau PKS sepertinya yang paling ikhlas mendukung Anies Baswedan walaupun kadernya tidak dijadikan bacawapres," ujarnya.
Namun demikian, ada nama-nama yang beredar, seperti Khofifah Indar Parawansa hingga Yenny Wahid yang juga masuk bursa cawapres Anies.
"Masih ada waktu menjelang pendaftaran Pilpres 2024, sekitar tiga bulan ke depan untuk Tim 8 dan Anies Baswedan untuk mematangkan bacawapres. Namun, dalam pandangan saya, dari berbagai survei bahwa AHY adalah tokoh bacawapres Anies Baswedan yang paling kuat. Kita tinggal tunggu beberapa waktu ke depan apakah Nasdem dan PKS menerima AHY sebagai bacawapres Anies Baswedan," ujarnya.
Sebelumnya, Anies Baswedan menambah kriteria atau syarat bagi sang calon. Kriteria tambahan itu "0", yakni berani dan tidak bermasalah bagi cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
Namun demikian, Kriteria yang disebut "0" itu di luar lima poin yang sudah disepakati oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS dalam piagam deklarasi. Lima kriteria yang disepakati Koalisi Perubahan, pertama adalah sosok yang secara elektabilitas cukup tinggi dan memiliki kerentanan politik rendah. Kedua, figur itu diharapkan bisa membantu dalam menjalankan pemerintahan yang efektif.
Kriteria ketiga, figur itu bisa menjaga keseimbangan Koalisi Perubahan. Keempat, sosok tersebut harus memiliki visi yang sama dengan Anies. Terakhir adalah mampu bekerja sama sebagai dwitunggal, baik saat menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 hingga ketika terpilih sebagai pemimpin periode selanjutnya.
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali pun mengkritik kriteria baru tersebut.
"Saya merasa aneh saja ya kan, jadi pertama kali tiga kriteria, tambah dua kriteria, empat bulan lagi berapa kriteria gitu kan. Kalau itu daripada nanti jadi bahan dengeran orang, ya umumkan saja kalau kau sudah memilih orang gitu loh," ujar Ali kepada wartawan, dikutip Senin (24/7/2023).
Menurut Ali, Anies yang tiba-tiba mengumumkan kriteria tambahan tersebut hanya akan jadi ajang saling mencocokkan terhadap sosok tertentu. Padahal, nama tersebut diklaim sudah dikantongi oleh mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Apalagi ada kriteria tak bermasalah hukum, yang dapat menimbulkan berbagai persepsi. Tentu publik akan bertanya, mengapa Anies tiba-tiba menyodorkan kriteria tersebut di tengah isu akan adanya penjegalan terhadapnya.
"Daripada dia mencocok-cocokkan orang yang dia mau, kan susah nanti kita. Minim hukum, ya orang akan balik, 'Lah memang kamu sedang bermasalah hukum orangnya?' iya kan," ujar Ali.
Fauziah Mursid