Sebut Israel Negara Rasialis, Anggota DPR AS Minta Maaf
Permohonan maaf diumumkan setelah pemimpin Demokrat di DPR menolak pernyataan itu.
REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Anggota DPR Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat Pramila Jayapal meminta maaf setelah menyebut Israel sebagai negara rasialis. Permohonan maaf diumumkan setelah sejumlah pemimpin Demokrat di DPR menolak pernyataannya terkait Israel.
“Saya tidak percaya gagasan Israel sebagai bangsa rasialis. Namun saya percaya bahwa pemerintahan sayap kanan ekstrem (Perdana Menteri Israel Benjamin) Netanyahu telah terlibat dalam kebijakan rasilasi yang diskriminatif dan terang-terangan, dan bahwa ada rasialis ekstrem yang mendorong kebijakan itu dalam kepemimpinan pemerintahan (Israel) saat ini,” kata Jayapal dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Ahad (16/7/2023).
Jayapal mengatakan, dia telah lama mendukung solusi dua negara untuk Israel dan Palestina. Namun dia menentang keras perluasan permukiman ilegal Israel yang terus berlanjut di wilayah yang didudukinya.
“Saya sama sekali tidak bermaksud menyangkal rasa sakit dan luka yang mendalam dari orang Israel dan komunitas diaspora Yahudi mereka yang masih terhuyung-huyung dari trauma pogrom dan penganiayaan, Holocaust, dan berlanjutnya anti-Semitisme serta kekerasan kebencian yang merajalela saat ini,” ucap Jayapal.
Pada Sabtu (15/7/2023), Jayapal membuat komentar yang menyatakan bahwa Israel adalah negara rasialis. Hal itu dia sampaikan di sebuah konferensi yang digelar di Chicago, di mana pengunjuk rasa pro-Palestina menyela diskusi panel. Pernyataan Jayapal turut memantik reaksi dari para pemimpin Demokrat di Kongres AS.
Pemimpin Demokrat di DPR AS Hakeem Jeffries dan tiga pembantu kepemimpinan utamanya pada Ahad lalu mengatakan, Israel bukan negara rasialis. Meski tak secara eksplisit menyinggung atau menyebut Jayapal, tapi pernyataan Jeffries dipandang sebagai “teguran” yang diarahkan pada Jayapal.
Kendati demikian, Jeffries turut sepandangan dengan Jayapal terkait adanya pejabat Israel saat ini yang tak mereka setujui keputusan atau kebijakannya. “Ada anggota individu dari koalisi pemerintahan Israel saat ini yang sangat tidak kami setujui,” kata Jeffries.