Tafsir Ahli Atas Makna Judul Podcast Haris Azhar yang Berujung Kasus Pencemaran Nama Baik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli bahasa dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Asisda Wahyu Asri Putradi menganalisa makna judul podcast garapan Direktur Lokataru Haris Azhar yang berujung kasus hukum. Menurutnya, judul podcast itu memang sengaja ditujukan guna menarik penonton. 

Hal tersebut dikatakan Wahyu dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Senin (10/7/2023). Pada sidang itu, Wahyu duduk sebagai ahli dalam perkara pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan yang menjerat Haris dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanty. 

Judul dalam podcast tersebut ialah "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-OPS Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!! NgeHAMtam" yang diunggah di kanal YouTube Haris Azhar.

"Dalam kalimat itu disimpulkan Luhut berperan dalam kegiatan bisnis, operasi tambang di Papua," kata Wahyu dalam sidang itu. 

Wahyu menjelaskan fungsi judul dalam sistem bahasa guna menarik penonton. Penggunaan judul yang menarik dalan podcast Haris ditujukan agar penonton menyaksikan apa yang menjadi dialog pembicaraan narasumber. 

"Jadi pernyataan ada lord Luhut dalam judul berarti ada fokus utama pada seseorang yang mendapat julukan lord Luhut dimana orang tersebut terlibat tambang di Papua. Judul sengaja bombastis untuk menarik penonton," ujar Wahyu. 

Jaksa juga mempertanyakan penggunaan tanda petik dalam judul podcast Haris. Wahyu menerangkan tanda petik memang biasanya tak ada dalam judul. Namun penggunaannya bisa dimaknai informasi awal yang dilirik penonton. 

"Maka judul di situ diberi tanda kutip untuk penekanan tertentu. Huruf kapital untuk pertegas penekanan dalam judul tersebut. Kalau tanda seru untuk penekanan atau penegasan suatu kata yang biasa digunakan untuk akhiri kalimat perintah tapi kalau tandanya lebih dari satu ada penegasan lebih," ujar Wahyu. 

Adapun mengenai thumbnail podcast Haris, Wahyu menganalisis pemaknaannya bahwa orang yang disebut lord Luhut memanfaatkan jabatan untuk bisnis tambang di Papua. 

"Subyek pelakunya lord Luhut. Jadi di situ ada penegasan mengenai pelakunya dan jumlah (bisnis tambang) yang menjadi sasarannya," ujar Wahyu. 

Namun, dalam sidang kemarin, Wahyu tidak bisa menjelaskan kerugian yang ditimbulkan podcast Haris Azhar. Wahyu kesulitan menemukan kerugian apa yang dialami Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan hingga melaporkan podcast itu. 

"Saudara saksi ahli, Anda di BAP halaman 102 jawaban Anda atas pertanyaan di halaman 101, siapa yang dirugikan. Lalu Anda menjawab yang dirugikan adalah saudara Luhut Pandjaitan alias Luhut Binsar Pandjaitan?" tanya Haris dalam sidang tersebut. 

"Kalau jawaban saya seperti itu, berarti iya," jawab Wahyu. 

"Bagaimana?" cecar Haris. 

"Kalau jawaban saya disitu (BAP) seperti itu, berarti iya," jawab Wahyu. 

"Kerugian bahasa apa yang dialami Luhut?" tanya Haris lagi. 

"Saya tidak bisa menjawab," ujar Wahyu yang disambut sorakan dari arah penonton sidang. 

Haris mempertanyakan Wahyu yang tak bisa menjelaskan kerugian bahasa apa yang diderita Luhut atas podcast tersebut. 

"Kenapa enggak bisa jawab?" tanya Haris lagi. 

"Karena kalau kerugian itu bukan dalam artian kerugian bahasa, tapi di situ pasti ada kerugian bersifat materil moril dan sebagainya," jawab Wahyu. 

Haris keberatan karena Wahyu memberi penilaian di luar kapasitasnya sebagai ahli bahasa. 

"Anda kan saksi ahli di bidang bahasa, kok anda bisa memberikan judgement, penilaian, penghakiman ada kerugian di luar dari ilmu anda?" cecar Haris. 

"Saya tidak memberikan judgement, saya hanya memberikan dampak dari pernyataan itu bisa bermacam-macam," jawab Wahyu. 

Wahyu tetap bersikukuh, bahwa Luhut mengalami kerugian materil bukan akibat podcast Haris. Padahal, Wahyu dihadirkan sebagai ahli bahasa. 

"Jadi Anda mengatakan ada kerugian?" tanya Haris. 

"Ya paling tidak secara materil," jawab Wahyu. 

"Tidak ada kerugian bahasa ya?" tanya Haris memastikan. 

"Tidak ada," jawab Wahyu. 

Sebelumnya, Haris dan Fatia didakwa mengelabui masyarakat dalam mencemarkan nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Hal itu disampaikan tim JPU yang dipimpin oleh Yanuar Adi Nugroho saat membacakan surat dakwaan.

Dalam surat dakwaan JPU menyebutkan anak usaha PT Toba Sejahtera yaitu PT Tobacom Del Mandiri pernah melakukan kerja sama dengan PT Madinah Quarrata’ain, tapi tidak dilanjutkan. PT Madinah Quarrata’ai disebut Haris-Fatia sebagai salah satu perusahaan di Intan Jaya yang diduga terlibat dalam bisnis tambang. 

Dalam kasus ini, Haris Azhar didakwa melanggar Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 UU ITE dan Pasal 14 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 dan Pasal 310 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Sedangkan Fatia didakwa melanggar Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 dan Pasal 310 KUHP tentang penghinaan.

Kasus ini bermula dari percakapan antara Haris dan Fatia dalam video berjudul "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-OPS Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!! NgeHAMtam" yang diunggah di kanal YouTube Haris Azhar.