Pengacara Walkot Bekasi Ingatkan Jalur Litigasi Rugikan Guru P3K

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Tim kuasa hukum Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono, Harris Hutabarat mengingatkan bahwa jalur litigasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dapat merugikan 12 ribu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Dia merespons terkait gugatan guru P3K Kota Bekasi yang tak terima tunjangan penghasilan pegawai (TPP) guru P3K dipotong hingga sedang menyusun gugatan berisi somasi atas kebijakan Plt Tri Adhianto. Adapun guru P3K menunjuk Komarudin Simanjuntak sebagai pengacara dalam gugatan di PTUN Bandung.

Menurut Harris, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi memberikan edukasi kepada guru P3K yang telah meneken surat kuasa kepada Komarudin. Langkah persuasi dilakukan agar persoalan itu tidak sampai harus diselesaikan di meja hijau.

Baca: Maryani, Guru P3K Beberkan Bentuk Intimidasi yang Dilakukan Disdik Kota Bekasi

"Gugatan itu justru merugikan teman-teman P3K yang lainnya. Karena pada akhirnya jika ada gugatan TPP itu jadi status quo yang tidak bisa dicairkan" kata Harris saat dihubungi Republika.co.id di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (8/7/2023).

Harris mengeklaim, beberapa guru P3K Kota Bekasi malah kaget dengan rencana membawa masalah itu ke PTUN dengan menggugat Pemkot Bekasi. Menurut dia, guru P3K lainnya malah tidak terima jika sampai gugatan itu didaftarkan, yang pada akhirnya dapat merugikan semuanya. "Mereka marah karena gugatan ini akan berimbas kepada nasib mereka," kata Harris.

Dia menjelaskan, guru P3K memiliki tiga sumber penghasilan yang diberikan Pemkot Bekasi. Pertama TPP, kedua tunjangan profesi bagi yang sudah sertifikasi, dan ketiga tambahan penghasilan pegawai.

"Dari tiga sumber tersebut, salah satunya adalah TPP yang dialokasikan berdasarkan APBD Kota Bekasi, dengan memperhatikan indikator belanja APB Kota Bekasi yang telah mencapai 37,5 persen dari yang seharusnya 30 persen yang ditetapkan undang-undang," ujar Harris.

Baca: Pemotongan Tunjangan Guru P3K tak Pernah Diusulkan ke DPRD Kota Bekasi

TPP sudah disepakati...

Atas dasar itu, sambung dia, Pemkot Bekasi menetapkan TPP P3K dari semula Rp 4,5 juta per bulan menjadi Rp 1,5 juta. Harris menyebut, kebijakan perubahan alokasi anggaran itu sudah dikonsultasikan kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan disetujui. "Sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri hanya boleh melakukan satu kali setahun," katanya.

Selain itu, kata dia, pemotongan ini telah melalui proses dengan mengirim surat kepada Ketua DPRD Kota Bekasi HM Saifuddaulah. Kini setelah diprotes, Pemkot Bekasi pun mengubah TPP penjadi Rp 3 juta per bulan sebagai jalan tengah.

Harris menegaskan, perubahan besaran TPP menjadi Rp 3 juta sudah menjadi notulen rapat yang dilakukan oleh Disdik maupun Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi beserta perwakilan guru P3K pada 3 Maret 2023. Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak sepakat meneken besaran TPP ditetapkan Rp 3 juta.

"Tambahan penghasilan P3K di lingkungan sekolah akan dibayarkan pada bulan Juli ini membuktikan kerja keras Pemerintah Kota Bekasi. Kesepakatan ini menjadi undang-undang yang harus dijalankan oleh para pihak," kata Harris. Karena itu, ia menganggap, masalah itu harusnya sudah selesai karena jalan tengah sudah terpenuhi.